Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026. Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Kabinet RI, kegiatan ini mengusung tema percepatan akses keuangan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
Acara tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan di sektor keuangan guna memperkuat pemerataan akses bagi masyarakat. Penyelenggaraan forum ini bertujuan mendukung Asta Cita, khususnya dalam aspek pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan.
Dalam laporan resminya kepada Presiden, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa saat ini sudah ada 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Perkembangan kelembagaan ini dipantau secara berkala setiap tahun.
Otoritas Jasa Keuangan juga bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan. Berdasarkan data tersebut, tingkat literasi keuangan pada 2026 telah mencapai 69 persen.
Selain literasi, tingkat inklusi keuangan Indonesia dilaporkan telah melampaui 93 persen. Capaian angka inklusi ini bahkan telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebesar 93 persen yang sebelumnya dipatok untuk tahun 2029.
Friderica Widyasari Dewi menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja sama yang sangat baik antara pemerintah, OJK, Bank Indonesia, serta seluruh pemerintah daerah di tanah air. Sinergi lintas lembaga tersebut dinilai menjadi kunci utama dalam memperluas jangkauan layanan keuangan.
Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya memberikan apresiasi atas terbentuknya tim percepatan di seluruh daerah pada akhir 2024 lalu. Kepala Negara menilai pencapaian kelembagaan tersebut sebagai sesuatu yang patut dihargai dan dibanggakan bersama.
Presiden turut menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang berkontribusi. Perluasan akses ini dinilai telah menyentuh berbagai kelompok masyarakat dari beragam sektor pekerjaan.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden menyoroti kehadiran perwakilan penerima manfaat dari berbagai latar belakang. Mereka meliputi pengemudi daring, petani, nelayan, pedagang, hingga para santri yang merasakan langsung manfaat akses keuangan.
Rakornas TPAKD 2026 tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga negara, anggota DPR dan DPD RI, para menteri Kabinet Merah Putih, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
#RakornasTPAKD #InklusiKeuangan #SekretariatKabinet
