Sebuah rekaman video yang beredar luas di media sosial Facebook mengeklaim bahwa penyadapan telepon terhadap Presiden Prabowo Subianto melibatkan konspirasi dari pihak asing dan negara tetangga. Unggahan yang disebarkan oleh akun “Publik Bicara” pada Senin, 9 November 2026 tersebut menyebutkan bahwa tindakan itu merupakan bentuk makar terhadap negara Indonesia. Dalam video berdurasi 56 detik itu, tampak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan keterangan resmi berseragam lengkap. Narasi dalam unggahan tersebut lantas menarik perhatian warganet serta memicu berbagai spekulasi di ruang digital terkait keamanan nasional.
Video berdurasi singkat tersebut menampilkan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang sedang menyampaikan dugaan keterlibatan pihak asing dalam penanganan 98 kasus korporasi. Pengunggah media sosial kemudian memelintir isi rekaman tersebut dengan menyandingkannya bersama narasi tentang penyadapan telepon kepala negara. Selain akun “Publik Bicara”, video serupa juga ditemukan pada akun Facebook “Madyy Rhopp” serta akun “Halaman Sebelah” yang turut menyebarkan klaim serupa. Sampai artikel ini ditulis pada Jumat, 13 November 2026, berbagai unggahan dengan narasi keliru itu masih terus beredar di tengah masyarakat.
Untuk menguji kebenaran informasi tersebut, penelusuran fakta dilakukan menggunakan metode pencarian gambar terbalik pada mesin pencari Google. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa rekaman asli identik dengan video yang diunggah oleh kanal YouTube MerdekaDotCom pada 20 Oktober 2026. Video asli itu berjudul “Dibongkar Kapolri Suyudi Perusahaan Negara Tetangga Terlibat Karhutla Indonesia” dan memperlihatkan penjelasan mengenai kasus kebakaran hutan serta lahan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kapolri setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026.
Keterangan resmi dari Kepolisian Republik Indonesia menegaskan bahwa pernyataan mengenai keterlibatan pihak asing merujuk pada perkara kebakaran hutan dan lahan, bukan pada penyadapan komunikasi. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menjelaskan bahwa penyidik masih mendalami laporan korporasi yang terindikasi melibatkan pihak luar negeri. Meskipun demikian, pihak kepolisian belum merinci identitas maupun bentuk keterlibatan pihak asing tersebut karena proses penyidikan masih berlangsung. Rekaman yang memperlihatkan penjelasan kasus kebakaran hutan itu kemudian dipotong dan disebarkan ulang dengan konteks yang sepenuhnya berbeda.
Di sisi lain, Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, ketiga tersangka dalam perkara tersebut adalah Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Penegak hukum memproses kasus tersebut sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku terhadap dugaan akses ilegal serta pemindahan data elektronik secara melawan hukum. Penyelidikan atas kasus ini terus berjalan secara transparan oleh aparat penegak hukum terkait.
Terkait adanya narasi yang menyebut perkara tersebut sebagai tindakan makar, pemerintah memberikan bantahan tegas melalui pejabat berwenang. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa hingga saat ini belum ditemukan indikasi tindak pidana makar. Menurut keterangan Yusril, pasal-pasal yang diterapkan oleh penyidik kepada para tersangka berkaitan murni dengan dugaan penyadapan dan akses ilegal. “Sampai sejauh ini tidak atau tidak ada indikasi-indikasi ke arah sana, jadi semata-mata adalah penyadapan,” ujar Yusril memberikan penegasan.
Penyebaran informasi keliru yang mencatut potongan video pejabat negara menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam mencerna konten di media sosial. Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa sumber berita secara cermat agar tidak terjebak dalam disinformasi yang berpotensi menimbulkan kebingungan publik. Pemerintah bersama aparat penegak hukum terus mengedepankan penanganan perkara berdasarkan fakta hukum yang objektif dan transparan. Setiap perkembangan penanganan kasus hukum diumumkan secara resmi melalui saluran informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kesimpulan dari penelusuran fakta ini menyatakan bahwa klaim yang menyebut Kapolri mengungkap penyadapan telepon Presiden Prabowo melibatkan negara tetangga adalah informasi yang tidak benar. Konten video tersebut dikategorikan sebagai informasi dengan konteks yang salah atau missing context karena mempertemukan rekaman karhutla dengan isu penyadapan. Publik diminta untuk tetap tenang dan tidak mempercayai narasi menyesatkan yang sengaja disebarkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab di dunia maya.
#CekFakta #JakartaOnAir #Klarifikasi
