Pemerintah secara resmi mengatur mekanisme penetapan upah minimum buruh melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan di Jakarta. Berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Redaksi, proses perumusan kebijakan pengupahan ini mewajibkan adanya pelibatan aktif dari pemerintah daerah dan dewan pengupahan. Ketentuan tersebut diatur secara rinci untuk memastikan kebijakan yang diambil dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak terkait secara adil.
Aturan mengenai struktur upah minimum dibagi ke dalam empat tingkatan berbeda yang mencakup Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten atau Kota, Upah Minimum Sektoral Provinsi, serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten atau Kota. Hierarki penerapannya memberikan kewenangan kepada gubernur untuk menetapkan besaran UMP serta UMSP di wilayah masing-masing. Selain itu, gubernur juga memegang kewenangan dalam menetapkan besaran UMK serta UMSK sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Pelaksanaan penetapan UMK diwajibkan untuk dilakukan setelah UMP disahkan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang. Besaran nominal untuk UMK juga dipastikan wajib memiliki nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan UMP yang berlaku. Apabila terdapat suatu daerah yang belum mempunyai upah minimum, penetapannya harus memenuhi syarat tertentu yang diatur lewat peraturan pemerintah.
Perhitungan besaran upah minimum sendiri bersandar pada sejumlah indikator penting seperti kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, serta kondisi ketenagakerjaan. Untuk menjamin tingkat akurasi yang tinggi, pemanfaatan data kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan wajib bersumber dari lembaga pemerintah di bidang kegiatan statistik. Lembaga statistik tersebut juga ditugaskan untuk melaksanakan survei riil di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota guna memperoleh data KHL.
Sebelum kegiatan survei tersebut dijalankan ke lapangan, lembaga statistik bersama dewan pengupahan nasional diwajibkan membahas rencana teknisnya terlebih dahulu. Pembahasan awal ini mencakup penentuan jenis komponen kebutuhan hidup layak, kualitas komponen, pemilihan lokasi survei, hingga waktu pelaksanaan survei di lapangan. Hasil akhir dari kegiatan survei itu nantinya akan diserahkan kepada dewan pengupahan daerah.
Data dari survei tersebut bakal diolah oleh dewan pengupahan daerah menjadi salah satu dasar dalam menyusun rekomendasi penetapan besaran upah minimum kepada gubernur. Ketentuan teknis serta standar yang berkaitan dengan kebutuhan hidup layak ini akan diatur secara spesifik melalui peraturan menteri. Hal tersebut dimaksudkan agar proses pengolahan data berjalan secara terarah dan terstandarisasi dengan baik.
Dalam melakukan penghitungan, terdapat dua opsi instrumen utama yang dapat digunakan meliputi formula penghitungan upah minimum atau acuan hitungan KHL. Jika menggunakan opsi formula, perhitungannya harus mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, serta indeks tertentu. Indeks tertentu tersebut diatur agar memiliki batas bawah sebesar nol koma lima dan batas atas paling tinggi mencapai satu.
Penetapan akhir dari besaran upah minimum harus didasarkan pada nilai yang paling tinggi di antara hasil formula penghitungan atau nilai KHL yang telah disepakati dewan pengupahan daerah. Seluruh ketentuan lebih lanjut mengenai aspek teknis perhitungan serta penerapan upah minimum diamanatkan untuk diturunkan dalam bentuk peraturan pemerintah. Aturan turunan ini akan menjadi pedoman lanjutan bagi para pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan kebijakan pengupahan di berbagai daerah.
#UpahMinimum #Ketenagakerjaan #EkonomiIndonesia
