Dua belas hari adalah jatah cuti tahunan yang dimiliki seorang pekerja pelayanan loket bernama Putra. Selama ini, sebagian hari tersebut habis terpotong oleh cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah. Persoalan itu terasa ketika ia harus membagi waktu antara pekerjaan dan kebutuhan pribadinya. Cuti tahunan tersebut biasanya ia manfaatkan untuk berkunjung dan menginap bersama keluarga besar di Bekasi. Ketika cuti bersama turut mengurangi jatah tahunannya, kesempatan menentukan waktu bersama keluarga menjadi semakin sempit.
Sebelumnya terdapat perbedaan pengaturan cuti antara aparatur sipil negara dan pekerja swasta. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2024, cuti bersama bagi ASN tidak mengurangi hak cuti tahunan. Sementara itu, pekerja swasta yang mengikuti cuti bersama dapat mengalami pengurangan jatah cuti tahunan. Ketentuan tersebut dipertegas melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/XII/2024 yang menyatakan bahwa cuti bersama bersifat pilihan.
Keberatan terkait aturan tersebut kini mendapat landasan baru melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan yang berlaku sejak 28 Oktober 2026 itu membawa perubahan penting dalam penghitungan hak cuti pekerja. Pasal 118 ayat (6) menegaskan bahwa perusahaan yang menerapkan cuti bersama sesuai ketetapan pemerintah pusat tidak boleh mengurangi hak cuti tahunan pekerjanya.
Ketentuan baru tersebut sekaligus menegaskan pemisahan antara cuti tahunan dan cuti bersama bagi para karyawan. Pekerja yang telah bekerja selama 12 hari secara terus-menerus berhak memperoleh cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja. Meski demikian, terbitnya undang-undang tersebut belum otomatis membuat Putra mengetahui kepastian nasib jatah cutinya. Informasi mengenai perubahan itu pertama kali ia peroleh dari seorang teman melalui WhatsApp, sedangkan komunikasi resmi dari perusahaan belum diterima.
Putra sendiri sudah membayangkan apa yang akan dilakukannya apabila jatah cuti tahunannya tidak lagi terpotong aturan pemerintah. Ia berencana memanfaatkan waktu luang tersebut untuk berjalan-jalan bersama teman-teman tanpa takut jatahnya dikurangi. “Akan saya pakai, tidak akan saya sia-siakan. Mumpung, takut kalau ke depannya dipotong lagi. Saya pakai untuk jalan-jalan sama teman-teman,” katanya. Ia berharap perusahaan dapat segera mengikuti perubahan regulasi tersebut.
Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur hak istirahat secara lebih luas bagi para pekerja di berbagai sektor. Pekerja yang telah bekerja selama lima tahun berturut-turut atau kelipatannya memperoleh hak istirahat panjang selama 30 hari kalender. Selain itu, terdapat aturan mengenai cuti haid bagi pekerja perempuan selama sakit paling lama dua hari dengan pemberitahuan. Cuti melahirkan diberikan paling singkat tiga bulan dan dapat diperpanjang maksimal tiga bulan dalam kondisi khusus.
Pengalaman berbeda dialami oleh Ovi, seorang karyawan kontrak di sektor retail yang menghadapi sistem libur berbeda. Di tempat kerjanya, kalender libur nasional tidak selalu berarti kesempatan beristirahat karena operasional retail tetap berjalan. Ia mengenal mekanisme libur yang disebut by request melalui koordinasi dengan atasan dan rekan kerja. Proses pengajuan tersebut membuat waktu liburnya bergantung pada kesediaan dan jadwal rekan kerja di lapangan.
Ovi sebenarnya telah mendengar kabar mengenai aturan cuti bersama yang baru tetapi tidak berdampak langsung pada sistem kerjanya. Sistem pengajuan mandiri yang berlaku membuatnya memiliki pengalaman berbeda dari pekerja kantoran yang jatah cutinya terpotong. “Kalau berdampak, sebenarnya tidak. Karena balik lagi, kita bekerja di bidang retail, dan sistem saya juga request. Cuma menurut saya ini kebijakan yang bagus untuk para pekerja yang menjalaninya sih,” ungkapnya menutup penjelasan.
#CutiBersama #PekerjaSwasta #Ketenagakerjaan
