Berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Redaksi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyiapkan aturan pembatasan alih fungsi lahan sawah untuk pembangunan properti komersial. Pemerintah mengusulkan larangan pembangunan real estate pada sisa lahan sawah yang masih memungkinkan dialihfungsikan. Kebijakan ini memberikan pengecualian yang dapat dipertimbangkan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya penataan tersebut dilakukan guna melindungi ketersediaan lahan pertanian di berbagai wilayah Indonesia secara menyeluruh.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyatakan bahwa pemerintah sedang menyusun peraturan menteri untuk mengatur pemanfaatan lahan sawah di luar kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pembatasan tersebut sangat diperlukan karena ketersediaan lahan kosong yang masih memungkinkan untuk dialihfungsikan semakin terbatas dari waktu ke waktu. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta pada hari Rabu tanggal 11 November 2026.
Menteri ATR/Kepala BPN menjelaskan bahwa kesepakatan perlindungan lahan pertanian secara nasional telah mencapai 87,98 persen per 10 November 2026. Capaian tersebut telah melampaui target minimal 87 persen sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Angka itu juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan yang berlaku secara nasional.
Dari total sekitar 7,4 juta hektare lahan sawah yang menjadi acuan, tersisa 12,02 persen di luar kesepakatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun, berdasarkan hasil verifikasi kementerian, hampir delapan poin persentase di antaranya sudah terlanjur terdapat berbagai macam bangunan. Dengan demikian, lahan kosong berstatus Lahan Sawah Dilindungi non-LP2B yang masih tersedia untuk kemungkinan alih fungsi hanya sekitar empat persen atau 300 ribu hektare secara nasional.
Pemanfaatan sisa empat persen lahan tersebut harus diatur secara ketat agar tidak dimanfaatkan secara sembarangan oleh pihak-pihak tertentu. Pemerintah saat ini sedang menyusun peraturan menteri untuk merinci apa saja kegiatan yang diperbolehkan memakai kuota lahan tersebut. Keterbatasan lahan mengharuskan negara menetapkan prioritas penggunaan yang mengedepankan kepentingan publik daripada kepentingan komersial semata.
Sejumlah fasilitas yang diusulkan mendapatkan ruang pemanfaatan lahan meliputi terminal, bandara, jalan raya, sekolah, pesantren, dan sekolah rakyat. Pemerintah juga mempertimbangkan proyek strategis nasional, penyelesaian perizinan yang telanjur diterbitkan, serta kepentingan lain yang memperoleh persetujuan resmi. Sarana prasarana umum tersebut dimasukkan ke dalam daftar prioritas pemanfaatan sisa lahan yang tersedia.
Persoalan alih fungsi lahan turut berkaitan erat dengan izin kegiatan nonpertanian yang telah diterbitkan di sejumlah daerah. Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan bahwa sekitar 16 ribu hektare lahan di Tangerang sudah telanjur memiliki izin meskipun proses alih fungsi lahannya belum dilakukan. Kondisi itu menjadi salah satu tantangan dalam menyelaraskan kebutuhan pembangunan dengan upaya perlindungan lahan pertanian.
Kementerian ATR/BPN juga menyiapkan pengintegrasian peta perlindungan sawah ke dalam aplikasi Sentuh Tanahku mulai Desember 2026. Melalui langkah tersebut, pemerintah ingin meningkatkan transparansi mengenai lokasi lahan yang boleh dan tidak boleh dialihfungsikan. Penyusunan aturan pembatasan ini menjadi bagian penting dari komitmen jangka panjang dalam mempertahankan lahan pertanian nasional.
#LahanSawah #KementerianATRBPN #RealEstate
