Pemerintah Indonesia kembali mengambil langkah strategis terkait pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam melalui rencana penerbitan revisi keempat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan anyar tersebut berfokus pada peningkatan batas maksimal penukaran valuta asing ke mata uang rupiah bagi para pelaku usaha eksportir di tanah air. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan langsung pembaruan regulasi itu saat memberikan keterangan di kantornya yang berlokasi di Jakarta pada hari Jumat tanggal 6 November 2026 yang lalu. Aturan baru ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan bagi sektor bisnis yang bergerak di bidang komoditas unggulan nasional.
Berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Redaksi, perubahan pokok yang termuat dalam regulasi tersebut menyangkut penyesuaian persentase penukaran devisa hasil ekspor sumber daya alam. Batas maksimal penukaran valuta asing ke dalam bentuk rupiah yang sebelumnya dibatasi paling banyak setengah bagian kini ditingkatkan secara signifikan. Pelaku usaha kini diberikan ruang untuk melakukan penukaran valuta asing tersebut secara penuh atau mencapai keseluruhan jumlah yang ditentukan. Ketentuan tersebut nantinya akan dituangkan secara resmi di dalam perubahan keempat Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023.
Jika merujuk pada aturan yang berlaku saat ini, regulasi mewajibkan pemasukan atau repatriasi seratus persen devisa hasil ekspor ke dalam Sistem Keuangan Indonesia. Selain itu terdapat pula kewajiban penempatan atau retensi dengan ketentuan yang berbeda untuk masing-masing sektor usaha terkait. Sektor minyak dan gas bumi diwajibkan melakukan penempatan minimal selama tiga bulan, sementara sektor nonmigas harus menempatkan dana dalam jangka waktu dua belas bulan. Seluruh proses kewajiban finansial tersebut wajib dilakukan melalui lembaga perbankan devisa yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh otoritas berwenang.
Pemerintah mencatat adanya dinamika yang cukup menarik dari pergerakan dana hasil ekspor yang ditempatkan di dalam negeri selama kurun waktu tertentu. Kebutuhan para pelaku usaha untuk melakukan konversi mata uang menunjukkan tren penurunan yang terus berlanjut dari waktu ke waktu. Kondisi inilah yang kemudian mendorong perlunya peningkatan fleksibilitas likuiditas bagi para eksportir guna mendukung stabilitas pasar keuangan domestik. Kebijakan relaksasi penukaran valuta asing ini diharapkan mampu menjawab tantangan serta kebutuhan likuiditas industri di tengah situasi ekonomi yang terus berkembang.
Kepala Lembaga National Single Window Oza Olavia memberikan penjelasan tambahan mengenai pergerakan tren keuangan tersebut dalam acara sosialisasi yang berlangsung secara bersamaan. Beliau mengungkapkan bahwa angka konversi mata uang ke rupiah mengalami koreksi yang cukup dalam hingga mencapai minus tigapuluh tujuh koma empat persen. Di sisi lain, tren penempatan devisa dalam bentuk valuta asing justru memperlihatkan peningkatan yang berbanding terbalik. Fenomena ini memperkuat landasan bagi pemerintah untuk segera memberlakukan relaksasi penukaran melalui revisi peraturan pemerintah yang sedang dipersiapkan matang.
Data resmi mencatat bahwa total devisa hasil ekspor sumber daya alam yang masuk mengalami penurunan menjadi hanya sebesar tiga puluh koma satu juta dolar Amerika Serikat. Periode pengumpulan data tersebut tercatat sejak bulan Januari hingga Agustus tahun 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Angka perolehan tersebut ternyata lebih rendah jika dibandingkan dengan catatan pada periode Juni hingga Agustus 2025 yang mencapai tiga puluh satu koma empat juta dolar Amerika Serikat. Penurunan pasokan devisa masuk ini menjadi salah satu indikator penting yang diamati secara seksama oleh para pemangku kebijakan.
Sementara itu, dari sisi pemanfaatan dana justru terjadi peningkatan dari angka lima juta dolar Amerika Serikat menjadi lima koma lima juta dolar Amerika Serikat. Kenaikan serupa juga terjadi pada devisa yang tetap dipertahankan dalam bentuk valuta asing dari sebelumnya dua koma enam juta dolar Amerika Serikat. Angka simpanan valuta asing tersebut meningkat tajam mencapai sembilan koma tujuh juta dolar Amerika Serikat pada periode pengamatan terbaru. Di sisi lain, realisasi konversi mata uang justru merosot sangat tajam dari puluhan juta dolar pada tahun sebelumnya.
Realisasi konversi tercatat merosot drastis dari angka dua puluh tiga koma delapan juta dolar Amerika Serikat pada kurun waktu Juni hingga Agustus 2025. Angka tersebut anjlok menjadi hanya empat belas koma sembilan juta dolar Amerika Serikat pada periode Juni hingga Agustus 2026. Penurunan realisasi konversi yang sangat dalam ini menggarisbawahi urgensi perubahan aturan agar eksportir lebih leluasa mengelola aset mereka. Pemerintah berharap penyesuaian aturan ini dapat menyeimbangkan antara kebutuhan likuiditas korporasi dan penguatan cadangan devisa nasional secara berkelanjutan.
Langkah penyesuaian regulasi ini menandai komitmen pemerintah dalam mendengarkan kebutuhan dunia usaha sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi nasional secara keseluruhan. Melalui fasilitas konversi yang lebih longgar, iklim investasi dan aktivitas ekspor diharapkan semakin bergairah di masa mendatang. Sosialisasi lanjutan akan terus dilakukan oleh kementerian terkait agar para pelaku usaha memahami prosedur baru tersebut secara mendalam. Seluruh rangkaian persiapan perubahan aturan ini ditargetkan dapat segera rampung dan diimplementasikan secara efektif dalam waktu dekat.
#DevisaHasilEkspor #EkonomiIndonesia #AirlanggaHartarto
