Pemerintah secara tegas meminta agar praktik pengiriman komoditas pertambangan dan energi nasional tidak lagi melalui negara perantara guna mengutamakan pengiriman langsung menuju negara tujuan akhir. Kebijakan ini disampaikan untuk mengakhiri pola perdagangan masa lalu yang dinilai merugikan posisi tawar Indonesia di kancah internasional. Keinginan tersebut mengemuka dalam forum resmi sektor pertambangan yang mempertemukan para pemangku kepentingan penting di ibu kota. Langkah strategis ini diharapkan mampu mengubah arah perdagangan komoditas domestik menjadi jauh lebih mandiri dan transparan.
Berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Redaksi, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan instruksi tersebut saat berbicara di hadapan para pelaku industri dalam acara Minerba Convex 2026. Pertemuan penting itu berlangsung pada hari Senin tanggal 2 November 2026, dengan menyoroti berbagai persoalan krusial seputar tata niaga energi dan sumber daya mineral nasional. Dalam arahannya, Bahlil menekankan bahwa komoditas yang berasal dari sektor energi dan sumber daya mineral harus dikirim secara langsung tanpa singgah di wilayah yurisdiksi lain. Kebijakan ini mencakup komoditas tambang secara umum yang selama ini kerap melibatkan pihak ketiga sebelum sampai ke tangan pembeli akhir.
Praktik pengiriman komoditas yang mampir terlebih dahulu di negara transit dinilai memberikan keuntungan sepihak bagi negara perantara tersebut. Keuntungan yang dimaksud mencakup penerimaan pendapatan pajak dari aktivitas perdagangan serta pencatatan angka positif pada neraca perdagangan internasional mereka. Sementara itu, Indonesia sebagai produsen utama justru kehilangan potensi ekonomi yang semestinya bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan dalam negeri. Kondisi semacam ini telah berlangsung cukup lama dan dianggap sebagai sebuah ketimpangan yang harus segera diakhiri demi kebaikan perekonomian nasional.
Modus operandi yang terjadi selama ini memperlihatkan bahwa negara perantara kerap hanya memberikan pengesahan dokumen semata sebelum barang tersebut diklaim sebagai produk ekspor mereka sendiri. Fenomena ini memicu keprihatinan mendalam karena komoditas asli nusantara seolah-olah kehilangan identitas asalnya akibat birokrasi perdagangan yang berbelit-belit. Bahlil menegaskan bahwa dirinya tidak bersedia lagi membiarkan praktik merugikan tersebut terus berlangsung di bawah kepengurusannya. Penolakan keras ini mencerminkan tekad kuat pemerintah dalam membenahi seluruh lini rantai pasok komoditas andalan dalam negeri.
Tidak hanya komoditas pertambangan umum, aturan pengiriman langsung ini juga berlaku secara ketat bagi komoditas Liquefied Natural Gas atau LNG yang diekspor ke luar negeri. Setiap pengiriman gas alam cair ke negara pembeli wajib dilakukan secara langsung tanpa harus singgah di negara transit manapun. Kebijakan serupa turut ditekankan agar para pemangku kepentingan di sektor migas mematuhi instruksi pengiriman tanpa kompromi. Pemerintah pusat menilai sudah saatnya komoditas strategis nasional dikelola dengan prinsip kemandirian penuh tanpa bergantung pada fasilitas pihak luar.
Instruksi khusus terkait pengiriman gas alam cair tersebut telah disampaikan secara langsung kepada pejabat berwenang di sektor migas nasional. Bahlil mengaku telah memerintahkan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi serta Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi untuk menjalankan aturan itu. Sebagai contoh nyata, pengiriman komoditas gas ke Jepang atau Korea Selatan harus langsung menuju negara tujuan tanpa melibatkan pihak ketiga. Langkah operasional ini diyakini mampu memangkas berbagai birokrasi yang tidak memberikan nilai tambah nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Keterlibatan negara perantara dalam rantai pasok energi juga mendatangkan risiko kerugian lain tatkala terjadi kendala atau situasi darurat di kawasan transit tersebut. Bahlil menyoroti bagaimana pihak perantara kerap panik dan kerepotan menghadapi masalah sekecil apapun yang terjadi di wilayah mereka. Ketergantungan pada jalur transit semacam ini dinilai hanya melemahkan posisi tawar Indonesia sebagai negara produsen yang besar dan berdaulat. Oleh karena itu, penghentian jalur transit merupakan sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar lagi oleh para eksportir nasional.
Menutup pemaparannya, Bahlil menegaskan kembali bahwa Indonesia adalah negara berdaulat yang sama sekali tidak bisa diatur-atur oleh pihak asing manapun. Harga diri dan kedaulatan bangsa merupakan sesuatu yang mutlak dan tidak boleh dikompromikan dalam bentuk apa pun. Pemerintah tetap berpegang pada prinsip kemandirian ekonomi meskipun tidak secara spesifik menyebutkan negara perantara yang dimaksud dalam pidatonya. Ketegasan sikap ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan tata niaga sumber daya alam Indonesia yang lebih bermartabat di mata dunia.
#HilirisasiSDA #KedaulatanRI #KementerianESDM
