Pemerintah melalui Istana Kepresidenan memberikan tanggapan resmi mengenai kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan pejabat tinggi negara terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hukum tetapi juga mengarah pada tindakan makar. Pernyataan penting ini disampaikan dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di Istana, Jakarta Pusat, pada hari Rabu tanggal 4 November 2026 yang lalu. Dalam kesempatan yang sama, pemerintah menegaskan bahwa langkah tegas langsung diambil demi menjaga keselamatan serta kepentingan negara secara keseluruhan.
Sebelum menyampaikan pandangan tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi terlebih dahulu mengumumkan keputusan penting terkait status jabatan dari pihak yang bersangkutan. Presiden Prabowo Subianto telah resmi menandatangani surat keputusan presiden mengenai pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo dari posisinya sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan ini diambil sebagai konsekuensi logis atas dinamika hukum yang tengah terjadi dan melibatkan pejabat tinggi yang bersangkutan. Pemerintah memastikan bahwa proses administratif pemberhentian tersebut telah diselesaikan dengan cepat demi kelancaran tata kelola pemerintahan di lingkungan istana.
Lebih lanjut, pemerintah menilai bahwa tindakan pemantauan rahasia yang dilakukan oleh para tersangka sudah berada di luar batas kewajaran dan sangat mengkhawatirkan. Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa perbuatan tersebut dinilai telah masuk ke dalam kategori yang mengarah kepada perbuatan makar serta membahayakan keselamatan kepentingan negara. Selain itu, tindakan ilegal ini juga dinilai membahayakan keselamatan pimpinan negara tertinggi sehingga membutuhkan respons yang sangat serius dari pemerintah pusat. Meskipun demikian, pihak istana memastikan bahwa jalannya pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal dan tidak terpengaruh oleh kasus ini.
Terkait respons kepala negara, Menteri Sekretaris Negara mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto merasakan keprihatinan yang luar biasa atas peristiwa ini. Sebagai seorang kepala negara, Presiden tentu merasa sangat prihatin ketika mengetahui ada institusi yang berada di bawahnya justru melakukan upaya penyadapan sedemikian rupa. Situasi ini dinilai sangat mengkhawatirkan untuk kepentingan bersama serta stabilitas keamanan nasional secara menyeluruh. Oleh karena itu, langkah pemberhentian dari jabatan strategis langsung diputuskan tanpa menunggu waktu yang terlalu lama demi menegakkan aturan yang berlaku.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian, kasus dugaan penyadapan ilegal ini mulai dilakukan sejak tahun 2025 yang lalu pada saat yang bersangkutan masih menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya kaitan apa pun dengan proses penegakan hukum yang sah menurut aturan yang berlaku. Para pelaku bahkan sempat berupaya menghilangkan jejak log pada sistem digital mereka sekitar bulan Oktober 2026 sebelum akhirnya kasus ini berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum. Seharusnya segala bentuk kegiatan pemantauan serta penyadapan dilakukan secara ketat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kepolisian Republik Indonesia sebelumnya telah mengumumkan penetapan status tersangka terhadap tiga orang perwira tinggi berpangkat jenderal dalam kasus ini. Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, pada hari Selasa tanggal 3 November 2026 menyampaikan rincian penetapan tersebut. Ketiga orang jenderal yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing menggunakan inisial LSP, ASN, dan EH. Mereka diduga kuat telah melakukan penyadapan secara ilegal terhadap nomor telepon resmi milik Presiden Republik Indonesia selama kurun waktu tertentu.
Pemerintah dan aparat penegak hukum terus mendalami kasus penyadapan yang mencoreng institusi negara ini dengan mengumpulkan berbagai alat bukti yang diperlukan. Tindakan para tersangka yang diduga melakukan penyadapan tanpa dasar hukum yang jelas menjadi sorotan tajam berbagai pihak di tanah air. Penghapusan jejak log yang dilakukan pada bulan Oktober 2026 menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menutupi aktivitas terlarang tersebut. Namun, gerak cepat penyidik kepolisian berhasil membongkar praktik kotor yang menyasar orang nomor satu di Indonesia tersebut.
Meskipun dihadapkan pada situasi yang pelik akibat keterlibatan pejabat tinggi dalam kasus penyadapan rahasia negara, pihak istana tetap tenang dan fokus mengawal penegakan hukum. Konsekuensi logis berupa pemecatan dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh pejabat negara agar senantiasa menjaga integritas. Pemerintah berkomitmen penuh untuk membersihkan berbagai praktik penyalahgunaan wewenang yang dapat mengancam keselamatan pimpinan negara serta stabilitas nasional. Kasus ini kini sepenuhnya diserahkan kepada proses hukum yang berjalan di Kepolisian Republik Indonesia untuk diusut tuntas hingga ke akar-akarnya.
#PenyadapanPrabowo #ListyoSigit #IstanaKepresidenan
