Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa institusi Polri saat ini berada dalam kondisi yang baik dan semakin solid. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah dinamika penanganan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan sejumlah perwira tinggi kepolisian. Situasi kamtibmas yang dinamis serta proses penegakan hukum yang sedang berjalan direspons kepolisian dengan memperkuat kesatuan internal. Dukungan dari berbagai pihak menjadi salah satu pendorong utama terjaganya stabilitas di tubuh Korps Bhayangkara.
Hal itu disampaikan oleh Suyudi usai menerima kunjungan Paguyuban Keluarga Besar Brimob di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan. Pertemuan silaturahmi yang berlangsung pada Jumat sore tersebut dipimpin langsung oleh Komjen Purnawirawan Imam Sujarwo selaku ketua umum paguyuban. Rombongan para mantan Komandan Korps Brimob pada masanya hadir secara khusus untuk memberikan dukungan moril kepada jajaran kepolisian yang masih aktif bertugas. Kunjungan kehormatan ini mempererat hubungan antara para senior purnawirawan dan pimpinan polri saat ini.
Berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Redaksi, Suyudi menyampaikan rasa terima kasih atas bimbingan serta wejangan yang terus diberikan oleh para senior Korps Baret Biru. Peran para mantan pimpinan pasukan elite tersebut sangat besar dalam membina para komandan di lapangan selama bertahun-tahun. Melalui pembinaan yang konsisten, Korps Brimob tetap menjadi kekuatan andalan yang menjaga keamanan nasional. Kontribusi tersebut membuat situasi di berbagai daerah di Indonesia bisa senantiasa terjaga aman, lancar, serta kondusif.
Dalam keterangan tertulisnya pada hari Sabtu, Suyudi kembali menekankan bahwa lembaganya tidak lepas dari dukungan para senior dan elemen masyarakat. Masukan yang diberikan oleh Paguyuban Keluarga Besar Brimob menjadi penguat tambahan di tengah penanganan perkara yang sedang dihadapi. Kekuatan moral dari para sesepuh kepolisian tersebut memberikan energi positif bagi seluruh jajaran yang bertugas. Pihaknya bersyukur atas perhatian berkelanjutan yang diberikan oleh para pendahulu kepada institusi kepolisian.
Sementara itu, Ketua Umum Paguyuban Keluarga Besar Brimob Komjen Purnawirawan Imam Sujarwo memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah tegas Suyudi. Pimpinan paguyuban tersebut memuji keberanian kapolri dalam menindak dan menangkap pelaku penyadapan ilegal dari internal kepolisian sendiri. Tindakan tegas terhadap anggota korps sendiri dinilai bukanlah sebuah tugas yang mudah untuk dijalankan. Upaya penegakan hukum tersebut mencerminkan penerapan motto satuan yang pantang menyerah dalam menghadapi situasi berat.
Imam Sujarwo menambahkan bahwa paguyuban di seluruh Indonesia akan selalu berada di belakang kepemimpinan Suyudi dalam memikul beban tugas yang berat. Moto Korps Brimob yaitu sekali tampil harus berhasil dan sekali melangkah pantang menyerah diwujudkan dalam tindakan tegas tersebut. Pihak paguyuban menyatakan sangat mendukung langkah penegakan hukum yang mengagetkan publik karena melibatkan perwira tinggi. Dukungan penuh dari keluarga besar paguyuban diharapkan dapat meringankan langkah kapolri dalam menyelesaikan perkara hukum ini.
Kasus yang memicu perhatian luas publik ini bermula dari penetapan empat perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal. Para perwira yang terjerat perkara tersebut meliputi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah jenderal bintang dua. Mereka adalah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, serta mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso. Para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap sejumlah tokoh penting sejak periode tahun 2025 hingga Oktober 2026.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam jumpa pers di Mabes Polri menjelaskan sasaran aksi penyadapan tanpa prosedur tersebut. Tindakan illegal tapping tersebut menyasar nomor telepon Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pejabat negara, serta tokoh politik. Selain itu, sasaran penyadapan juga mencakup kalangan media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga para pengusaha. Akibat perbuatan melawan hukum tersebut, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal sepuluh tahun penjara.
#PolriSolid #KabarPolri #BeritaNasional
