Publik dihebohkan dengan terungkapnya kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan empat jenderal kepolisian dan mantan pejabat tinggi negara sepanjang sepekan ini. Polri menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal yang terjadi dalam rentang waktu tahun 2025 hingga 2026. Peristiwa hukum ini mencuri perhatian luas masyarakat karena melibatkan tokoh-tokoh penting di jajaran institusi penegak hukum dan lembaga kepresidenan.
Berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Redaksi, Bareskrim Polri telah mengusut tuntas perkara ini setelah menerima laporan resmi dari petugas yang mengetahui adanya tindakan penghapusan data. Laporan tersebut dibuat pada tanggal 30 Oktober 2026 setelah petugas mendapati adanya perintah penghapusan file hasil penyadapan pada komputer sistem LIMS. Menindaklanjuti laporan itu, penyidik langsung memeriksa sepuluh orang saksi serta tiga orang saksi ahli guna mengumpulkan alat bukti yang valid.
Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa sebelas unit telepon genggam, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Dalam konferensi pers di Bareskrim Polri pada Selasa (3/11/2026), Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin membeberkan kronologi singkat terjadinya aksi penyadapan tanpa prosedur tersebut. Para tersangka diduga memerintahkan pemasukan nomor tertentu ke server LIMS atau Lawful Interceptions Management System tanpa melalui verifikasi dan tanpa proses penegakan hukum.
Tindakan penyadapan tersebut dilakukan tanpa mengindahkan tata cara Polri yang telah diatur secara resmi di dalam Perkap Nomor 5 Tahun 2010. Nomor-nomor yang dimasukkan ke dalam sistem disadap tanpa adanya kaitan dengan penyelidikan maupun penyidikan berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Memasuki bulan Oktober 2026, para tersangka lantas memerintahkan penghapusan seluruh berkas hasil penyadapan yang tersimpan di dalam komputer sistem LIMS tersebut.
Tersangka pertama yang diumumkan dalam perkara ini adalah mantan Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo bersama dua orang lainnya dengan inisial ASN dan EH. Tersangka lain yang turut dijerat meliputi Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso yang kini ditahan di Rutan Mabes Polri. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden telah menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Perkembangan penyidikan selanjutnya mengantarkan Polri menetapkan seorang tersangka baru yakni Irjen Slamet Uliandi setelah dilakukan gelar perkara. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto menjelaskan dalam jumpa pers di Mabes Polri pada Kamis (5/11/2026) bahwa unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi. Berdasarkan peran yang ditemukan, Eko Hadi dan Ahrie Sonta harus meminta izin terlebih dahulu kepada Slamet Uliandi sebelum melakukan penyadapan maupun penghapusan file.
Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, Irjen Slamet Uliandi belum ditahan oleh pihak kepolisian dikarenakan sedang berada dalam kondisi sakit. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pun telah membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas jaringan penyadapan ilegal ini yang dipimpin langsung oleh Komjen Asep Safrudin. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk merespons berbagai perhatian serta dinamika yang berkembang di tengah publik.
Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis yang mencakup ketentuan pidana berat. Mereka dijerat dengan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman sepuluh tahun penjara serta Pasal 332 KUHP dengan ancaman enam tahun penjara. Selain itu, para tersangka juga dikenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana hingga delapan tahun penjara.
Pihak kepolisian menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti pada keempat jenderal tersebut dan masih akan terus melakukan pendalaman secara mendalam. Tim penyidik berkomitmen untuk menelusuri dan mencari pihak yang memberikan perintah di balik aksi penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Seluruh rangkaian penyelidikan ini diharapkan mampu membuka secara terang benderang motif serta aliran perintah dalam skandal yang melibatkan para perwira tinggi kepolisian tersebut.
#PenyadapanPresiden #BareskrimPolri #BeritaNasional
