Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengambil sejumlah langkah teknis dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang difokuskan pada empat provinsi rawan. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, serta Papua Selatan. Berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Redaksi, upaya ini mencakup pembangunan sumur bor hingga kolaborasi bersama perusahaan pertambangan.
Berbagai langkah mitigasi yang dikerjakan meliputi pembuatan sekat kanal serta pengaliran air dari sungai menuju kawasan rawan kebakaran. Di Kalimantan Selatan, upaya penanganan tersebut dilakukan pada lahan seluas sekitar 13 ribu hektare. Pemerintah memusatkan kegiatan penanganan di sejumlah kawasan yang menjadi sumber utama asap di Kota Palangka Raya.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan hal itu usai rapat penanggulangan karhutla Kalimantan Tengah di Jakarta Barat. Rapat koordinasi tersebut berlangsung pada hari Jumat tanggal enam bulan November. Pemerintah menargetkan tiga poligon utama yang sudah mulai dikerjakan sejak dua minggu sebelumnya.
Pekerjaan di lapangan dilakukan bersama gabungan perusahaan kelapa sawit Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian khusus adalah Talawang Raya dengan luas penanganan sekitar 362 hektare. Selain itu, terdapat kawasan Sabaru, Sebangau, Barikin dan Buluh Merindu dengan luas sekitar 302 hektare.
Kawasan tersebut turut berkontribusi terhadap kemunculan asap di wilayah Palangkaraya yang berdampak pada masyarakat sekitar. Proses penanganan melibatkan kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Unsur Kepolisian Republik Indonesia dan pelaku usaha dari berbagai sektor juga turut dilibatkan secara aktif.
Dalam pembahasan terbaru, pemerintah menyiapkan penanganan di kawasan Pulang Pisau mulai Palangkaraya hingga Jembatan Tumbang Nusa. Wilayah tersebut memiliki panjang bentangan mencapai sekitar 12 kilometer. Kemenko Pangan menggandeng Asosiasi Pertambangan Indonesia serta melibatkan berbagai perusahaan melalui Forum Kepala Teknik Tambang.
Pemerintah juga menerima usulan penambahan satu lokasi penanganan dari Wakil Bupati Kapuas yang berada di sisi timur hingga tenggara Palangkaraya. Kawasan tambahan itu dinilai turut berpotensi memengaruhi kondisi asap di wilayah perkotaan secara keseluruhan. Secara total terdapat empat lokasi penanganan dengan dua di antaranya sudah berjalan.
Karakteristik wilayah Palangkaraya yang didominasi ekosistem gambut membutuhkan penanganan khusus karena telah mengalami degradasi cukup berat. Proses pembasahan lahan gambut harus dilakukan secara berkelanjutan tanpa adanya jeda waktu. Jeda dalam proses pembasahan berpotensi membuat gambut kembali mengering dan mudah terbakar.
Pemerintah bersama Gubernur Kalimantan Tengah merancang pengaturan tata air melalui pembangunan infrastruktur pengendali air di Sungai Kahayan. Infrastruktur tersebut direncanakan untuk menaikkan dan mengalirkan air menuju kawasan rawan kebakaran agar kelembapan tetap terjaga. Seluruh upaya ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026.
#Karhutla #KemenkoPangan #KalimantanTengah
