Berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Redaksi, marak beredar sejumlah narasi di berbagai platform media sosial seperti Threads, Facebook, dan Instagram yang mengeklaim bahwa transaksi transfer uang antarbank serta pengisian saldo dompet digital akan mulai dikenakan pajak pada 9 November 2026. Unggahan tersebut menampilkan poster dengan latar belakang gedung-gedung tinggi di Jakarta dan memuat keluhan terkait banyaknya beban pajak bagi warga negara Indonesia. Pemilik akun-akun penyebar narasi tersebut tidak memiliki keterkaitan resmi dengan instansi pemerintah maupun lembaga perbankan.
Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa isu keliru ini berakar dari kesalahpahaman serta pengutipan tanpa konteks utuh atas pernyataan pejabat publik terkait perluasan pemungutan pajak digital. Isu tersebut mencuat setelah Utusan Khusus Presiden sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, memberikan sambutan dalam Pembukaan Rapimnas Kadin di Hotel Borobudur Jakarta. Dalam sambutannya pada akhir Oktober 2026, Hashim menyatakan bahwa pemerintah akan mengoptimalkan pemungutan pajak digital dengan melibatkan perbankan swasta, BUMN, perusahaan fintech, serta e-commerce.
Hashim menjelaskan bahwa langkah tersebut dimaksudkan untuk menanggulangi kebocoran penerimaan pajak negara dengan mengandalkan sistem elektronik berbasis teknologi informasi dan kecerdasan buatan. Pemerintah Prabowo-Gibran disebut telah mengambil langkah-langkah konkret dan mengeluarkan peraturan presiden agar seluruh transaksi dipungut pajaknya sesuai undang-undang yang berlaku. Namun, pernyataan penting tersebut disebarkan secara terpotong oleh berbagai akun media sosial tanpa penjelasan detail mengenai jenis pajak yang dimaksud, sehingga memicu anggapan keliru.
Kementerian Keuangan kemudian memberikan bantahan tegas dan klarifikasi resmi mengenai pengenaan pajak atas nominal transfer uang antarbank maupun e-wallet tersebut. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan klarifikasi resmi dalam konferensi pers KSSK di Kompleks Bank Indonesia, Jakarta. Suahasil menegaskan bahwa tidak terdapat kebijakan pajak baru yang secara otomatis mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN atas setiap transfer antarbank maupun dompet digital masyarakat.
Suahasil menekankan bahwa informasi mengenai pengenaan pajak transfer bank tersebut sama sekali tidak benar dan merupakan kesalahpahaman. Ia meluruskan bahwa kebijakan yang dimaksud sebenarnya merupakan sistem perpajakan untuk transaksi digital luar negeri. Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya telah mengklarifikasi bahwa regulasi tersebut merujuk pada implementasi Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri atau SPP-TDLN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026.
Sistem tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan efektivitas pemungutan PPN atas transaksi digital dari luar negeri yang telah ditetapkan sebagai objek pajak, dan tidak menyasar perpindahan dana harian masyarakat. Aturan terkait layanan transfer dan dompet digital sendiri sudah lama berjalan dan mengacu pada ketentuan sebelumnya yakni PMK Nomor 69 Tahun 2022. Dalam aturan tersebut, PPN hanya dikenakan terhadap imbalan jasa atau biaya administrasi tertentu yang memenuhi ketentuan, bukan dikenakan langsung dari nominal uang yang ditransfer.
Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya juga telah memberikan penjelasan rinci mengenai mekanisme SPP-TDLN yang resmi diterapkan sejak 25 September 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa sistem ini memanfaatkan informasi dari sistem pembayaran untuk mengidentifikasi transaksi digital luar negeri. Sebelum diterapkan penuh, sistem tersebut telah melalui tahap sandboxing dan pengujian ketat untuk memastikan kesiapan proses bisnis serta integrasi data.
Kesimpulan dari penelusuran fakta menunjukkan bahwa rangkaian unggahan di media sosial mengenai pengenaan pajak pada transfer antarbank dan dompet digital mulai 9 November 2026 merupakan informasi yang keliru karena kehilangan konteks. Informasi tersebut berasal dari potongan pidato pejabat publik mengenai penerapan SPP-TDLN. Pemerintah menegaskan bahwa PPN yang ada hanya berlaku untuk biaya administrasi layanan transaksi dan tidak pernah mengenakan pajak atas nominal transfer dana pribadi masyarakat.
#CekFakta #PajakDigital #JakartaOnAir
