Berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Redaksi, Kementerian Sosial tidak luput menjadi sasaran hoaks yang beredar di Facebook. Berbagai informasi palsu tersebut mulai dari sistem desil hingga penghapusan bantuan sosial. Fenomena ini menunjukkan perlunya kewaspadaan masyarakat terhadap informasi yang belum tentu kebenarannya di internet. Beragam isu tidak benar ini sengaja disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengecoh publik.
Salah satu informasi keliru yang ditemukan adalah unggahan mengenai tabel sistem desil terbaru dari Kementerian Sosial. Sebuah akun di Facebook memposting klaim tersebut pada 12 Agustus 2026. Di dalam postingan itu terdapat tabel yang berisi klasifikasi kesejahteraan berdasarkan kelompok desil dan kategori ekonomi. Ada pula rincian estimasi pengeluaran, profil kepemilikan aset, hingga status bantuan sosial di dalamnya.
Tabel kelompok desil dalam unggahan tersebut menyebutkan bahwa desil satu merupakan keluarga dengan penghasilan kurang dari Rp 480 ribu. Sementara itu, kelompok desil 10 diklaim sebagai keluarga yang memiliki penghasilan atau pengeluaran lebih dari Rp 12 juta. Akun tersebut juga menyertakan narasi pendukung untuk menarik perhatian pembaca agar percaya pada informasi yang dibagikan. Unggahan ini sempat memicu kebingungan di kalangan warganet yang melihatnya.
Selain masalah tabel desil, terdapat pula klaim hoaks lain yang mencatut nama Presiden Prabowo Subianto bersama Kementerian Sosial. Informasi bohong tersebut menyebutkan bahwa pemerintah resmi menghapus berbagai program bantuan sosial yang ada. Bantuan yang diklaim dihapus meliputi Bantuan Langsung Tunai, Program Keluarga Harapan, serta Bantuan Pangan Non Tunai. Unggahan palsu ini disebarkan oleh salah satu akun Facebook pada tanggal 11 Juli 2026.
Tidak hanya bantuan sosial, unggahan hoaks itu juga mengeklaim bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta Kartu Indonesia Pintar turut dihapus. Seluruh anggaran dari program-program tersebut dinarasikan akan dialihkan sepenuhnya untuk program Makan Bergizi Gratis. Kalimat di dalam postingan ditulis dengan huruf kapital secara keseluruhan untuk menegaskan klaim palsu tersebut. Narasi semacam ini tentu berpotensi menimbulkan keresahan luas bagi masyarakat penerima manfaat.
Bentuk penipuan lain yang memanfaatkan nama instansi ini adalah tautan situs web palsu untuk pengecekan Bantuan Langsung Tunai. Informasi tersebut disebarkan melalui poster digital oleh sebuah akun Facebook pada 29 November 2025. Poster itu memuat narasi mengenai digitalisasi bansos periode Oktober 2025 sampai Januari 2026 dengan nominal tertentu. Warga diminta mengeklik tautan yang tertera untuk memeriksa nama mereka agar bisa mendapatkan dana bantuan.
Tautan yang disertakan dalam poster palsu tersebut mengarah pada halaman situs web luar yang mencurigakan. Halaman itu menampilkan formulir digital yang meminta pengguna memasukkan sejumlah identitas pribadi yang bersifat rahasia. Data yang diminta meliputi nama lengkap, provinsi, nomor telepon genggam, hingga jenis kelamin. Permintaan data pribadi semacam ini sangat berbahaya dan berisiko memicu penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berwenang.
Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dan memeriksa setiap informasi yang mencatut lembaga resmi pemerintah. Berbagai temuan hoaks ini membuktikan pentingnya literasi digital dalam menyaring setiap konten di media sosial. Pengecekan fakta secara mandiri melalui saluran resmi sangat diperlukan agar tidak terjebak dalam informasi palsu. Kewaspadaan bersama menjadi kunci utama dalam menangkal penyebaran kabar bohong di ruang digital.
#Kemensos #CekFakta #Hoaks
