ON AIR Terkini
Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Perintahkan Pembersihan Sampah Ilegal di Hutan Kota Penjaringan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan pembersihan lahan seluas 5.000 meter persegi di Hutan Kota Penjaringan yang dijadikan tempat pembuangan sampah ilegal.

Redaksi Jakarta On AirEditor: Redaksi3 mnt bacaDiverifikasi redaksi
Foto: ANTARA News - Terkini (Umum)

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara tegas memerintahkan pembersihan segera lahan seluas kurang lebih 5.000 meter persegi di Hutan Kota Penjaringan, Jakarta Utara. Kawasan hijau tersebut selama ini diketahui telah disalahgunakan sebagai lokasi pembuangan sampah secara ilegal oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Penanganan cepat di lokasi ini menjadi prioritas utama demi mengembalikan fungsi ekologis serta estetika ruang terbuka hijau bagi warga kota. Langkah awal penertiban langsung dimulai dengan aksi pembersihan tumpukan sampah serta penanaman kembali berbagai jenis pohon produktif.

Berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Redaksi, keputusan tersebut diambil langsung oleh Gubernur setelah melakukan peninjauan lapangan bersama jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari Kamis. Dinas Lingkungan Hidup diminta bergerak cepat untuk menangani seluruh tumpukan sampah liar yang mencemari area hutan kota tersebut. Lahan yang telah selesai dibersihkan nantinya akan langsung dimanfaatkan kembali sebagai kawasan penghijauan. Upaya ini diharapkan mampu mengembalikan fungsi kawasan sebagai paru-paru kota yang nyaman dan bersih.

Selain pembersihan dan penghijauan, penyelesaian pembangunan pagar kawasan juga menjadi fokus utama agar pembuangan sampah ilegal tidak terulang kembali. Berdasarkan laporan peninjauan di lapangan, progres pembangunan pagar pembatas tersebut saat ini telah mencapai angka 70 persen. Pekerjaan konstruksi pagar itu sebelumnya sempat menghadapi beberapa hambatan teknis seperti okupasi lahan dan persoalan pencatatan aset di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta. Anggaran sebesar Rp3,5 miliar telah dialokasikan melalui APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menuntaskan penataan pagar tersebut.

Taman Hutan Kota Penjaringan sendiri memiliki sejarah pembangunan yang dimulai pada periode 2010 hingga 2011 di atas lahan seluas 4,4 hektare. Kawasan tersebut juga turut memanfaatkan sebagian lahan milik PT Jakpro seluas 9.578 meter persegi. Guna mempercepat seluruh proses penyelesaian penataan, Pemprov DKI Jakarta telah membangun koordinasi lintas instansi secara intensif. Pihak-pihak yang dilibatkan meliputi Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional, PT Jakarta Propertindo, PT Jasa Marga, serta perangkat wilayah terkait untuk menyepakati titik pemagaran di sisi jalan tol.

Aspek pengawasan akses jalan menuju kawasan hutan kota juga akan diperketat secara berkala oleh petugas berwenang. Berdasarkan laporan dari Camat Penjaringan bersama petugas kebersihan di lapangan, aktivitas pembuangan sampah liar umumnya dilakukan pada waktu malam hari. Menanggapi modus operandi tersebut, Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mengambil tindakan tegas dengan mengumumkan identitas pelaku ke publik. Kebijakan ini bertujuan agar para pengguna jasa pengangkutan ilegal dapat mengetahui praktik buruk tersebut secara terbuka.

“Salah satu hal yang diputuskan yaitu isu utama mengenai Taman Hutan Kota Penjaringan. Ada kurang lebih 5.000 meter persegi yang digunakan menjadi tempat untuk pembuangan sampah ilegal,” ujar Pramono seusai meninjau Hutan Kota Penjaringan, Jakarta, Kamis. Keterbukaan informasi mengenai identitas pelaku pembuangan sampah sangat penting agar pelanggaran serupa tidak terus berulang. Kebijakan ini juga dirancang untuk memberikan efek jera sekaligus melindungi kelestarian lingkungan hidup di wilayah perkotaan.

“Maka sudah saya putuskan, pertama, tempat atau lokasi yang untuk atau membuang sampah ilegal itu segera dibersihkan, dan mulai hari ini kita akan bersihkan,” papar Pramono saat menjelaskan langkah penanganan di lokasi. Pemerintah daerah berharap para pelaku usaha seperti hotel, restoran, dan kafe dapat lebih selektif dalam memilih mitra pengangkutan limbah. Keterlibatan tidak langsung dunia usaha dalam pembuangan sampah sembarangan dinilai sangat mengganggu ketertiban umum dan kebersihan lingkungan. Oleh sebab itu, transparansi data pelaku diharapkan mampu memutus rantai pelanggaran lingkungan tersebut.

Pembenahan fasilitas taman secara menyeluruh juga masuk ke dalam agenda penataan lanjutan di Hutan Kota Penjaringan. Revitalisasi jalur akses pejalan kaki serta perbaikan sarana olahraga dan area bermain anak akan segera dikerjakan secara bertahap. Seluruh rangkaian penataan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan fungsi ekologis dan sosial kawasan. Masyarakat luas nantinya dapat kembali menikmati fasilitas publik yang aman, bersih, dan representatif untuk berbagai kegiatan positif.

#HutanKota #JakartaBersih #PemprovDKI

Setiap berita diverifikasi dan disunting redaksi sebelum tayang. Menemukan kesalahan? Kami mengoreksinya secara terbuka.

Laporkan koreksi