Peristiwa longsornya lahan parkir lapangan padel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, menimpa sejumlah rumah warga di sekitarnya. Kejadian tersebut memicu reaksi keras dari kalangan legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Redaksi, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Ali Lubis, mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengaudit secara menyeluruh bangunan lapangan padel tersebut. Desakan ini muncul menyusul insiden membahayakan yang berdampak langsung pada keselamatan permukiman masyarakat setempat.
Permasalahan perizinan mendirikan bangunan menjadi sorotan utama yang harus diperiksa secara mendalam oleh pihak berwenang. Ali Lubis menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memastikan legalitas bangunan utama serta fasilitas pendukungnya, termasuk area parkir. Jangan sampai bangunan utamanya mengantongi izin, namun fasilitas penunjang di sekitarnya dibangun tanpa memenuhi ketentuan dan aturan yang berlaku. Pemeriksaan menyeluruh ini penting untuk mendeteksi potensi pelanggaran administratif sejak dini di lapangan.
Selain aspek perizinan, audit teknis terhadap konstruksi bangunan juga dinilai sangat krusial untuk dilaksanakan segera. Kekuatan fondasi, struktur penahan tanah, sistem drainase, kajian kondisi tanah, serta metode pelaksanaan konstruksi wajib diperiksa secara teliti. Mengingat lokasinya yang sangat berdekatan dengan permukiman warga, faktor keamanan struktur penahan dan kondisi tanah tidak boleh diabaikan begitu saja. Hal tersebut disampaikan untuk menghindari potensi bencana susulan yang mengancam keselamatan warga sekitar.
Pengawasan di lapangan harus diperketat oleh Pemerintah Provinsi Jakarta melalui keterlibatan dinas terkait, Satpol PP, walikota, hingga tingkat lurah. Ali Lubis mendorong jajaran pemerintah daerah untuk melakukan pendataan dan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh lapangan padel di wilayah Jakarta. Pemeriksaan ini mencakup legalitas bangunan, kesesuaian peruntukan ruang, kelayakan konstruksi, fasilitas parkir, hingga dampak nyata terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar lokasi usaha.
Keselamatan dan pemulihan hak warga yang terdampak harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam penanganan kasus ini. Kerusakan rumah, terganggunya akses jalan, serta berbagai kerugian yang dialami masyarakat wajib ditangani secara serius. Pemilik usaha lapangan padel juga dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas insiden yang terjadi. Penegakan hukum yang tegas harus diberlakukan jika nantinya ditemukan adanya berbagai bentuk pelanggaran aturan dalam pendirian fasilitas tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turut merespons peristiwa longsor yang terjadi di area parkir lapangan padel kawasan Kemang. Pramono menegaskan dengan tegas bahwa setiap bangunan komersial yang tidak memiliki persetujuan bangunan gedung harus segera ditutup. Sikap tegas ini disampaikannya ketika memimpin rapat tingkat kecamatan di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Jumat tanggal 13 November. Dirinya mengaku telah menginstruksikan jajarannya untuk menindak tegas berbagai bangunan tanpa izin resmi.
Penegasan tersebut menunjukkan sikap tanpa kompromi dari pemerintah daerah terhadap bangunan komersial yang beroperasi secara ilegal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk menertibkan seluruh fasilitas usaha yang mengabaikan prosedur hukum yang berlaku. Langkah penutupan dipastikan menyasar bangunan komersial seperti lapangan padel yang belum mengantongi dokumen perizinan sah. Kebijakan ini diambil demi menegakkan ketertiban umum di wilayah ibu kota.
Prinsip dasar yang dipegang pemerintah daerah bukanlah bersikap anti-terhadap investasi atau kegiatan pendirian usaha baru. Namun, setiap kegiatan investasi diwajibkan untuk tetap tertib aturan, memperhatikan aspek keselamatan, serta menghormati hak-hak masyarakat. Seluruh pemangku kepentingan diingatkan agar tidak ada lagi warga masyarakat yang menjadi korban dari praktik investasi yang mengabaikan ketentuan. Langkah penertiban dan audit ini diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang sehat tanpa merugikan lingkungan sekitar.
#PemprovDKI #Kemang #JakartaSelatan
