Pemerintah Kota Jakarta Timur mengambil tindakan tegas dengan menertibkan sekitar 20 bangunan atau lapak pedagang kaki lima yang berdiri di atas fasilitas sosial dan fasilitas umum. Berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Redaksi, penertiban tersebut difokuskan pada kawasan Terminal Pulogadung yang selama ini dimanfaatkan secara tidak sesuai ketentuan. Keberadaan lapak liar di lokasi itu dinilai telah menyalahi peruntukan lahan yang seharusnya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.
Langkah penertiban ini bukan tanpa alasan mendasar karena pihak pemerintah menerima banyak aduan langsung dari masyarakat sekitar. Laporan warga tersebut menyoroti adanya aktivitas kegiatan perdagangan bebas yang memakan badan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Pemerintah daerah kemudian merespons laporan publik tersebut dengan menerjunkan tim gabungan ke lapangan pada hari Rabu.
Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto menjelaskan bahwa penegakan aturan ini merujuk pada ketentuan peraturan daerah yang berlaku di wilayah DKI Jakarta. Keberadaan para pedagang kaki lima di kawasan terminal terbukti memberikan dampak buruk terhadap kelancaran mobilitas warga. Akses jalan di sekitar terminal sering mengalami hambatan akibat aktivitas komersial yang tidak berizin tersebut.
Gangguan ketertiban umum dan kemacetan lalu lintas, khususnya pada pagi hari, menjadi masalah utama yang dikeluhkan pengguna jalan. Oleh karena itu, penertiban bangunan liar ini dipandang sebagai langkah penting dalam upaya penataan kawasan terminal secara menyeluruh. Pemerintah ingin memastikan fasilitas publik dapat berfungsi secara optimal tanpa ada hambatan fisik dari bangunan ilegal.
Dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, Pemerintah Kota Jakarta Timur mengerahkan jajaran Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penertiban secara terpadu. Meskipun melakukan pembongkaran, pihak pemerintah tetap mengedepankan pendekatan humanis kepada para pemilik lapak. Pendekatan persuasif ini ditempuh agar proses penegakan hukum berjalan lancar dan dipahami oleh pihak yang terdampak.
Prosedur penertiban tidak dilakukan secara serta-merta melainkan melalui tahapan administratif yang sangat jelas dan terukur. Kusmanto menyebutkan bahwa jajarannya telah memberikan imbauan secara bertahap mulai dari Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, hingga Surat Peringatan 3. Sosialisasi berjenjang ini diberikan agar masyarakat dan para pedagang mengetahui proses penegakan aturan dari pemerintah.
Bagi para pedagang yang memiliki kartu tanda penduduk DKI Jakarta, pemerintah telah menyiapkan solusi alternatif tempat usaha. Mereka diarahkan untuk menempati lokasi resmi yang dikelola Perumda Pasar Jaya atau bergabung dengan lokasi penampungan usaha mikro, kecil, dan menengah binaan Jakarta Timur. Kebijakan ini mewajibkan para pedagang untuk memenuhi seluruh persyaratan administratif yang berlaku.
Pemerintah daerah berharap penataan kawasan ini mampu mengembalikan fungsi fasilitas umum secara berkelanjutan di masa mendatang. Pengawasan ketat juga akan segera dilakukan setelah penertiban selesai agar area tersebut bersih dari pendirian lapak ilegal baru. Langkah lanjutan ini diharapkan mampu menciptakan suasana Terminal Pulogadung yang jauh lebih tertib dan nyaman bagi warga.
#JakartaTimur #TerminalPulogadung #TertibJakarta
