Berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Redaksi, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat agar DPR memulai proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada hari Rabu, 11 November. Usulan penting tersebut disampaikan dalam sebuah rapat terbatas yang dihadiri oleh perwakilan masing-masing fraksi di parlemen. Rapat itu juga dihadiri oleh dua pimpinan DPR dari NasDem dan PKB, yakni Saan Mustopa serta Cucun Ahmad Syamsurizal. Pihak pimpinan kemudian menerima secara resmi usulan yang diajukan oleh para anggota dewan dari berbagai fraksi tersebut.
Saan Mustopa menyampaikan rasa terima kasih kepada pimpinan dan anggota pengusul dalam rapat seusai menerima dokumen usulan tersebut. Dari hasil pengecekan tanda tangan, total anggota yang mengusulkan hak menyatakan pendapat mencapai 120 orang dari delapan fraksi yang ada. Rincian jumlah pengusul dari setiap partai meliputi PDIP sebanyak 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, serta PKB dengan 18 orang. Selain itu, terdapat pula NasDem 19 orang, PKS 28 orang, PAN 1 orang, dan Demokrat sebanyak 18 orang yang turut menandatangani.
Jumlah total pengusul tersebut telah memenuhi syarat minimal usul penggunaan hak menyatakan pendapat yang ditetapkan sebanyak 25 anggota DPR. Dengan terpenuhinya syarat itu, DPR secara resmi akan segera memulai proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam berbagai pemaparan, masing-masing fraksi pada umumnya menilai bahwa Gibran tak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Penilaian tersebut mengemuka usai keluarnya dua putusan lembaga peradilan yang mempersoalkan dokumen ijazah miliknya.
Putusan pertama datang dari Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Oktober yang menolak pokok gugatan terkait dokumen kelulusan SMA Gibran. Meskipun gugatan ditolak, Mahkamah Konstitusi mengaku tidak menemukan bukti dokumen kelulusan SMA Gibran dalam proses persidangan. Keputusan tersebut kemudian diperkuat oleh putusan kasasi Mahkamah Agung pada tanggal 30 Oktober. Putusan Mahkamah Agung itu secara resmi membatalkan surat keterangan penyetaraan SMA atas nama Gibran.
Muhammad Khozin selaku anggota DPR dari Fraksi PKB menyatakan bahwa pihaknya menggunakan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam undang-undang. “Kami mewakili beberapa anggota DPR-RI dari Fraksi PKB, yang dalam hal ini menggunakan hak konstitusionalnya seperti diatur pada Pasal 20A UUD 1945, dan Pasal 79 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang pengusulan hak menyatakan pendapat yang pada akhirnya bisa bermuara kepada pemakzulan, terhadap Saudara Gibran Rakabuming selaku Wakil Presiden atas dugaan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI,” ujar Muhammad Khozin dalam rapat tersebut. PKB menilai polemik ijazah ini harus segera disudahi karena menghabiskan energi yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat.
Perwakilan pengusul dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyebut ada 11 anggota dari partainya yang ikut menandatangani usulan tersebut. Doli beralasan bahwa pihaknya telah mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait kejelasan posisi Gibran. Menurut pandangannya, dasar hukum untuk melakukan pemakzulan kini sudah final dan diperkuat oleh desakan dari masyarakat luas. Senada dengan hal tersebut, anggota DPR dari Fraksi NasDem, Sugeng Suparwoto, menuturkan bahwa seluruh prasyarat untuk memulai proses pemakzulan telah terpenuhi sepenuhnya.
Mardani Ali Sera yang mewakili 28 anggota dari Fraksi PKS menilai Gibran telah melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan konstitusi negara. “Yang pada pokoknya, dalam kehidupan berbangsa harus mengedepankan kejujuran, keteladanan, rasa malu, tanggung jawab, dan menjaga kehormatan serta martabat diri diri sebagai warga bangsa,” ujar Mardani Ali Sera. Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi PAN, Sarifuddin Sudding, menjelaskan ada enam alasan seorang presiden maupun wakil presiden bisa diberhentikan. Sudding menilai Gibran sudah tidak memenuhi syarat lagi setelah surat keterangan penyetaraan pendidikannya dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
Benny K Harman dari Fraksi Demokrat menyoroti putusan lembaga peradilan dan meminta agar usulan tersebut segera ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku. Di sisi lain, Azis Subekti yang mewakili 11 anggota Fraksi Gerindra menyatakan partainya terus mencermati dinamika antarfraksi di parlemen. Gerindra sepakat bahwa polemik ijazah wakil presiden ini harus segera diakhiri agar tidak berlarut-larut. Berbagai alasan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi lain turut menjadi bagian dari aspirasi yang ditangkap oleh Partai Gerindra dalam menyikapi situasi politik ini.
#DPRRI #HakMenyatakanPendapat #PolitikNasional
