Berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Redaksi, sejumlah partai politik yang tergabung dalam koalisi Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan berbagai tanggapan mengenai bursa nama calon Wakil Presiden RI. Dinamika politik ini muncul sebagai tindak lanjut atas mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wapres RI pada hari Kamis tanggal 12 November lalu. Menghadapi situasi tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto kini memegang wewenang penuh untuk menyetor dua nama calon pengganti ke MPR guna dipilih mengisi sisa masa jabatan periode 2024 sampai 2029.
Konstitusi menetapkan bahwa batas waktu penyetoran dua nama calon tersebut adalah 14 hari terhitung sejak dikeluarkannya surat permintaan dari pihak MPR. Sementara itu, aturan yang berlaku juga memberikan batas waktu maksimal 60 hari sejak pengunduran diri bagi MPR untuk menuntaskan proses penentuan pengganti Gibran Rakabuming Raka. Berbagai partai politik koalisi kemudian memberikan pandangan serta sikap resmi mereka terkait bursa nama yang mungkin akan diajukan oleh kepala negara per hari Jumat tanggal 13 November.
Dari internal Partai Gerindra, Wakil Ketua Umum yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengaku bahwa dirinya belum mengetahui adanya daftar nama yang diusulkan sebagai calon wakil presiden. Habiburokhman menyampaikan bahwa penyampaian nama tersebut belum dilakukan di internal partainya saat ditemui di Kompleks Parlemen pada hari Jumat. Meski demikian, ia mengingatkan publik agar mencermati aturan konstitusi yang berlaku untuk memahami mekanisme pengisian jabatan wakil presiden setelah terjadi kekosongan akibat pengunduran diri.
Habiburokhman juga belum bersedia memberikan komentar lebih jauh mengenai kriteria ideal bagi sosok calon wakil presiden yang baru. Menurut keterangannya, pembahasan mengenai kriteria tersebut baru akan dirumuskan usai penyelenggaraan Rapat Gabungan di Kompleks Parlemen pada hari Jumat. Di sisi lain, Partai Demokrat mengambil sikap tegas dengan memastikan bahwa partainya tidak akan mengajukan nama calon wakil presiden baru sebagai pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyatakan bahwa partainya sepenuhnya menyerahkan proses pengusulan kepada Presiden Prabowo serta menghormati hak konstitusional MPR dalam memilih. AHY menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah dirinya melakukan konsultasi melalui panggilan video dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Pimpinan partai tersebut menyetujui langkah Demokrat untuk tidak mengajukan nama dan mempercayakan sepenuhnya kepada kebijakan kepala negara.
Berbeda dengan Demokrat, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menguraikan delapan nama figur pimpinan partai politik yang dinilai layak menjadi pertimbangan. Delapan tokoh tersebut dipilih karena memiliki pengalaman panjang di bidang politik dan pemerintahan, termasuk Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ahmad Muzani, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, serta Agus Harimurti Yudhoyono. Walau demikian, Golkar tetap menyerahkan keputusan akhir kepada Prabowo dan siap mendukung siapapun yang dipilih nantinya.
Partai Amanat Nasional atau PAN turut menyatakan sikap serupa dengan Demokrat untuk tidak mengajukan kader mereka sebagai calon pengganti wakil presiden. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa partainya menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Prabowo dan akan memberikan dukungan penuh terhadap siapapun figur yang dipilih. Namun dalam kesempatan terpisah usai rapat di Istana Bogor pada Jumat malam, Zulkifli Hasan justru memberikan sinyal dorongan bagi kader Gerindra untuk mendampingi kepala negara.
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto menegaskan bahwa usulan wakil presiden baru sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Politisi yang akrab disapa Bambang Pacul itu menyatakan bahwa tidak ada pembahasan internal di partainya mengenai penawaran kader PDI Perjuangan untuk posisi tersebut. Rangkaian respons dari berbagai partai politik koalisi ini menunjukkan sikap yang beragam, mulai dari menyerahkan sepenuhnya kepada presiden hingga memunculkan sejumlah nama tokoh nasional.
#BursaCawapres #PolitikNasional #MPR
