Gibran Rakabuming Raka telah memutuskan mundur dari jabatan wakil presiden pada hari Kamis, 12 November 2026. Keputusan penting ini langsung memicu sejumlah mekanisme tata negara yang harus segera dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebelum mendatangi gedung parlemen, Gibran sempat menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada pagi hari. Setelah pertemuan tersebut, ia bergegas menuju gedung MPR yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
Sesampainya di kompleks parlemen, Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada pimpinan lembaga legislatif tersebut. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa Gibran juga meminta agar surat pengunduran diri tersebut segera diproses. Menanggapi hal ini, Muzani menjelaskan bahwa pihak MPR akan segera bersurat kepada kepala negara. Surat tersebut berisi permintaan agar presiden menyetorkan dua nama calon pengganti wakil presiden.
Batas waktu yang diberikan kepada presiden untuk menyerahkan dua nama calon adalah paling lama empat belas hari. Ketentuan itu dihitung sejak dikeluarkannya surat permintaan resmi dari MPR kepada pihak istana. Presiden Prabowo Subianto sendiri menyatakan bahwa dirinya telah menerima surat pengunduran diri tersebut dengan berat hati. Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, presiden menegaskan bahwa ia tetap menghormati dan mendukung keputusan yang diambil oleh wakilnya.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menilai bahwa langkah yang diambil oleh Gibran mencerminkan sikap kesatria dan penuh tanggung jawab. Kepala negara menganggap sikap tersebut sebagai cerminan dari seorang negarawan sejati. Menyikapi kekosongan kursi kepemimpinan ini, MPR memiliki mekanisme tersendiri untuk mengisi posisi wakil presiden. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, lembaga legislatif harus menyelenggarakan sidang paripurna selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.
Sidang paripurna tersebut diselenggarakan khusus untuk memilih wakil presiden yang baru sesuai undang-undang. Presiden wajib mengusulkan dua nama calon beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR. Pengusulan nama calon tersebut harus dilakukan paling lambat empat belas hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna. Sebelum pemilihan dilakukan, kedua calon wakil presiden diwajibkan menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan di hadapan sidang paripurna.
Calon wakil presiden yang berhasil memperoleh suara terbanyak dalam sidang paripurna akan ditetapkan sebagai pejabat baru. Apabila perolehan suara antara kedua calon menunjukkan hasil yang sama banyak, pemilihan diulang sekali lagi. Jika pemungutan suara ulang tetap menghasilkan suara yang sama, presiden berhak memilih langsung salah satu calon. Setelah itu, MPR akan melantik wakil presiden terpilih untuk mengisi sisa masa jabatan yang ada.
Sementara itu, Menko Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra memberikan pandangan hukum terkait proses persetujuan. Menurut Yusril, MPR tidak perlu lagi mengadakan sidang untuk memutuskan setuju atau tidak setuju. Ia mengibaratkan situasi ini dengan pernyataan berhenti Presiden kedua RI Soeharto pada tahun 1998 silam. Keputusan yang menyatakan berhenti memiliki kekuatan hukum mengikat tanpa memerlukan persetujuan pihak lain.
Meskipun demikian, Yusril menegaskan bahwa prosedur penggantian wakil presiden ini berbeda dengan penggantian presiden di masa lalu. Posisi wakil presiden yang kosong tidak bisa otomatis digantikan oleh pihak lain tanpa melalui proses pemilihan. Pemilihan tersebut nantinya dilakukan secara mandiri oleh MPR dan sama sekali tidak melibatkan KPU. Langkah cepat tetap ditempuh agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan normal kembali.
#GibranMundur #BeritaPolitik #JakartaOnAir
