Badan Advokasi Hukum dan HAM atau Bakumham DPP Partai Golkar mengambil langkah tegas dengan melayangkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra. Berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Redaksi, tindakan hukum ini ditempuh menyusul peredaran narasi yang menuding Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia terlibat dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pihak Partai Golkar menilai konten tersebut tidak berdasar dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di ruang publik nasional.
Koordinator Tim Hukum Bakumham DPP Partai Golkar, Muhamad Sattu Pali, menyampaikan bahwa pihaknya resmi mengumumkan somasi terbuka tersebut dalam jumpa pers yang berlangsung di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, pada Selasa, 10 November 2026. Sasaran somasi tidak hanya ditujukan kepada kedua tokoh tersebut, melainkan juga kepada seluruh pihak yang turut menyebarluaskan konten-konten yang belum terbukti kebenarannya. Langkah hukum ini diambil atas arahan dan pemberian kuasa langsung dari sang ketua umum.
Sebelum mengambil tindakan, Muhamad Sattu Pali menjelaskan bahwa dirinya bersama tim dipanggil langsung oleh Bahlil Lahadalia pada siang hari sebelumnya untuk mendiskusikan konten-konten yang dibuat oleh Said Didu dan Sri Radjasa Chandra. Setelah melakukan diskusi mendalam, tim hukum diberikan tugas khusus untuk merumuskan sikap serta menyampaikan pernyataan resmi guna menanggapi isi konten tersebut. Penugasan langsung dari pimpinan partai ini menunjukkan keseriusan Golkar dalam menghadapi isu pencemaran nama baik.
Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara Tim Hukum Bakumham Partai Golkar, Derek Loupatty, membacakan secara resmi Surat Somasi Nomor 01/Somasi/DPP-Bakumham/11/2026 tertanggal 9 November 2026. Surat tersebut mengulas sumber perdebatan yang berasal dari sebuah tayangan video di kanal YouTube Modelling Forum Keadilan TV. Video itu berjudul ‘Dr. Said Didu: Apakah Tito Karnavian, Luhut Binsar Pandjaitan, Yusril Ihza Mahendra Steril?’ yang kemudian memuat berbagai tuduhan serius terhadap petinggi partai.
Derek memaparkan bahwa pernyataan di dalam video tersebut secara pokok menuding adanya keterlibatan ketua umum partai besar dalam kasus penyadapan Presiden. Tokoh yang dimaksud dituduh ikut serta dalam rapat bersama para jenderal yang terkait kasus penyadapan tiga jam sebelum mereka ditangkap aparat penegak hukum. Selain itu, ada pula narasi yang menyebutkan bahwa Ketua Umum Partai Golkar melakukan tindakan kriminalisasi demi mendapatkan posisi pucuk pimpinan partai berlambang pohon beringin tersebut.
Menanggapi tuduhan tersebut, Derek menegaskan bahwa seluruh narasi yang disampaikan oleh Said Didu dan Sri Radjasa sama sekali tidak berdasar fakta serta tidak disertai bukti pendukung apa pun. Isu tersebut dinilai tidak hanya mencemarkan nama baik Bahlil Lahadalia secara pribadi, tetapi juga memicu keresahan di kalangan kader partai. Pernyataan itu dinilai sangat berbahaya karena menyangkut isu sensitif yang berdampak langsung pada stabilitas politik nasional serta efektivitas kinerja pemerintahan.
Tim hukum menilai tindakan para pihak yang menyebarkan isu tersebut berpotensi melanggar sejumlah ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Beberapa pasal yang disangkakan mencakup Pasal 27A juncto Pasal 45 serta Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A Undang-Undang ITE, ditambah dengan ancaman delik pencemaran nama baik serta fitnah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, somasi terbuka ini juga mencakup pihak lain yang turut membagikan informasi tersebut.
Partai Golkar memberikan tenggat waktu selama 3×24 jam kepada Said Didu dan Sri Radjasa untuk segera mencabut pernyataan tersebut. Mereka juga diwajibkan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada klien, kader, pengurus, serta simpatisan Partai Golkar melalui berbagai media massa. Di samping itu, semua pihak diminta untuk segera menghapus dan menurunkan konten video terkait dari platform media sosial guna menghindari proses hukum lanjutan.
Apabila tenggat waktu yang telah ditentukan tidak diindahkan oleh pihak terkait, Tim Hukum Golkar memastikan akan menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Pihak partai menegaskan bahwa penyampaian somasi ini merupakan wujud itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan secara patut sebelum menempuh langkah hukum formal. Hingga berita ini diterbitkan, pihak redaksi telah berupaya mengontak Said Didu untuk meminta tanggapan, namun belum ada respons yang diberikan.
#PartaiGolkar #SaidDidu #BahlilLahadalia
