Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai hak menyatakan pendapat adalah pilihan paling rasional bagi DPR untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung terkait polemik pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Redaksi, pernyataan tersebut disampaikan Hasto ketika berada di Sekolah Partai, Jakarta, pada Senin, 9 November. Pihaknya mengaku menerima banyak masukan dari berbagai kelompok masyarakat agar partai ikut mengajukan instrumen penting tersebut. Aspirasi dari publik ini terus didengar secara seksama oleh jajaran pengurus partai berlogo banteng moncong putih itu.
Hasto menjelaskan bahwa partainya telah melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak lain mengenai rencana penggunaan instrumen konstitusional tersebut. Menurutnya, langkah tersebut menjadi instrumen yang sangat krusial terhadap pelaksanaan hak-hak yang melekat pada lembaga legislatif. Berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, mekanisme hak menyatakan diatur secara resmi di dalam UUD 1945. Ketentuan spesifik itu tercantum dalam Pasal 20A ayat 2 konstitusi negara kita.
Ketentuan tersebut kemudian dipertegas lebih lanjut melalui ketentuan Pasal 79 ayat 1 serta ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam aturan MD3 tersebut, dijelaskan bahwa DPR dapat menggunakan hak khusus ini atas tiga alasan utama. Salah satu alasan yang mendasarinya adalah dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden maupun wakil presiden. Pelanggaran hukum itu dapat berupa pengkhianatan terhadap negara, tindakan korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, hingga tidak lagi memenuhi syarat jabatan.
Proses pengajuan hak istimewa tersebut dapat mulai diproses apabila telah diusulkan oleh minimal 25 orang anggota dewan. Akan tetapi, agar usulan tersebut bisa disahkan menjadi sebuah sikap resmi kelembagaan, persetujuan harus diberikan dalam Rapat Paripurna DPR. Rapat paripurna tersebut juga wajib dihadiri oleh minimal dua per tiga dari jumlah keseluruhan anggota dewan yang aktif bertugas. Persyaratan ketat ini memastikan bahwa setiap keputusan strategis yang diambil memiliki legitimasi politik yang sangat kuat dari para wakil rakyat.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pihaknya akan segera memproses usulan penindakan terhadap putusan Mahkamah Agung. Putusan hukum tertinggi itu sebelumnya telah membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah milik Gibran Rakabuming. Pimpinan dewan mengakui telah menerima banyak usulan dari organisasi masyarakat sipil maupun anggota dewan lintas fraksi. Selama masa reses berlangsung, berbagai pembahasan dan komunikasi awal tersebut baru dilakukan secara informal oleh para politisi di parlemen.
Proses secara resmi baru akan mulai dijalankan dalam agenda masa sidang DPR yang dijadwalkan dibuka pada Selasa, 10 November. Pimpinan dewan memilih untuk menunggu masa persidangan aktif dimulai agar setiap langkah yang diambil sesuai dengan prosedur kedewanan. Sikap resmi dari lembaga legislatif terhadap perkembangan situasi hukum ini akan ditentukan pada waktu yang tepat. Dinamika politik di Senayan pun diprediksi akan semakin menghangat seiring dimulainya masa sidang baru setelah masa reses berakhir.
Polemik ini bermula dari putusan kasasi Mahkamah Agung pada Jumat, 30 November, yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah. Dokumen penyetaraan tersebut sebelumnya menjadi salah satu syarat administratif pencalonannya dalam kontestasi Pilpres 2024. Putusan kasasi tersebut menegaskan temuan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang mengaku tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA di Singapura dan Australia. Gugatan hukum ini diajukan oleh seorang warga bernama Subhan Palal melalui mekanisme peradilan tata usaha negara.
Dalam dokumen petitum gugatannya, penggugat mengajukan empat poin utama yang seluruhnya dikabulkan oleh majelis hakim tingkat kasasi. Poin pertama meminta agar hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya tanpa terkecuali. Poin kedua menyatakan bahwa surat keterangan bernomor 9149 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 dinyatakan tidak sah serta batal demi hukum. Poin ketiga memerintahkan agar surat keterangan bermasalah tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan. Poin terakhir adalah menghukum pihak tergugat untuk membayarkan seluruh biaya perkara yang timbul selama proses persidangan berlangsung.
#PDIP #DPR #GibranRakabuming
