Dewan Perwakilan Rakyat berencana menggelar Rapat Paripurna pada hari Kamis tanggal 12 November 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia bagian barat. Jadwal pelaksanaan sidang tersebut mengalami kemunduran waktu dari biasanya yang lazim dimulai pada pukul 10.00 pagi. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan informasi mengenai rencana pelaksanaan sidang penting tersebut kepada awak media. Pihak pimpinan dewan memastikan bahwa dinamika politik yang sedang berlangsung di parlemen terus berjalan sesuai prosedur yang berlaku.
Meskipun demikian, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad belum memberikan penjelasan secara rinci apakah sidang paripurna tersebut secara khusus akan memutuskan usulan Hak Menyatakan Pendapat dari para anggota dewan. Usulan itu berkaitan erat dengan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyangkut keabsahan dokumen ijazah atau surat kelulusan setingkat sekolah menengah atas. Pimpinan parlemen menyatakan bahwa undangan resmi untuk menghadiri agenda sidang tersebut belum disebarkan kepada seluruh anggota dewan. Dirinya juga mengaku belum melakukan pengecekan secara mendalam mengenai detail acara paripurna karena sedang tidak berada di kompleks parlemen.
Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 11 November 2026, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa telah memimpin rapat penyerahan usulan resmi terkait Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran. Sidang terbatas penyerahan dokumen usulan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Cucun Ahmad Syamsurizal. Dokumen usulan itu secara resmi diajukan oleh seratus dua puluh orang anggota dewan yang berasal dari delapan fraksi berbeda di parlemen. Berbagai fraksi tersebut menilai bahwa Gibran dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden setelah munculnya dua putusan pengadilan yang mempersoalkan ijazahnya.
Rincian jumlah anggota dewan pengusul Hak Menyatakan Pendapat dari delapan fraksi tersebut mencakup perwakilan dari berbagai partai politik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyumbang empat belas orang pengusul, sementara Golkar dan Gerindra masing-masing menyertakan sebelas orang. Partai Kebangkitan Bangsa mencatatkan delapan belas orang pengusul dan Partai NasDem melibatkan sembilan belas orang anggota. Partai Keadilan Sejahtera mengirimkan dua puluh delapan orang pengusul, Partai Amanat Nasional satu orang, serta Partai Demokrat sebanyak delapan belas orang.
Di tengah proses politik yang bergulir di parlemen, muncul pula kabar mengenai rencana pengunduran diri Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden. Sejumlah pihak menyebutkan bahwa Gibran telah menemui Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma untuk menyerahkan surat pengunduran diri. Orang dekat Gibran menyatakan bahwa surat tersebut telah diserahkan secara langsung kepada kepala negara pada hari Rabu sore. Berita mengenai mundurnya Gibran ini langsung menarik perhatian luas publik setelah beredar luas di tengah masyarakat dan pemberitaan media.
Menanggapi kabar tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku dirinya belum mengetahui secara pasti kebenaran informasi pengunduran diri tersebut. Ia mengaku baru mengetahui kabar itu setelah membaca pemberitaan yang bersumber dari media massa belakangan ini. Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Partai Gerindra itu menyatakan tidak ada pembahasan mengenai pengunduran diri saat dirinya bertemu dengan Presiden. Pertemuan antara petinggi partai dan kepala negara tersebut berlangsung dalam rangkaian acara ulang tahun Partai NasDem.
Presiden Prabowo Subianto sendiri selama ini dikenal sebagai pemimpin tertinggi Partai Gerindra yang memegang posisi sebagai ketua umum sekaligus ketua dewan pembina. Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung dari presiden ketujuh Joko Widodo dilaporkan tidak tampak hadir dalam acara peringatan tersebut. Dinamika politik nasional saat ini terus menjadi sorotan tajam seiring dengan bergulirnya proses kelembagaan di parlemen. Berbagai pihak di tingkat legislatif dan eksekutif terus memantau perkembangan situasi politik yang terjadi secara berkelanjutan.
Pimpinan DPR memastikan bahwa seluruh proses politik yang berjalan di parlemen akan mengikuti mekanisme aturan yang berlaku. Kehadiran usulan resmi dari ratusan anggota dewan menunjukkan adanya perhatian serius terhadap persoalan administrasi dan keabsahan dokumen. Publik kini menantikan jalannya Rapat Paripurna DPR untuk melihat keputusan lanjutan yang akan diambil oleh para wakil rakyat. Seluruh rangkaian agenda sidang diharapkan dapat berjalan tertib sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pimpinan dewan.
#RapatParipurna #DPRRI #GibranRakabuming
