Berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Redaksi, Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa Rosario de Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules terkait kasus dugaan suap pejabat ATR/BPN mengenai pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon di Bogor, Jawa Barat. Pemeriksaan tersebut berlangsung di gedung KPK, Jakarta Selatan, pada Rabu, 11 November 2026. Hercules tiba untuk menjalani pemeriksaan sejak pukul 10.30 WIB dan baru selesai pada pukul 15.31 WIB di hari yang sama. Dalam kesempatan itu, ia memberikan keterangan kepada para wartawan mengenai aliran dana senilai ratusan juta rupiah yang diterimanya dari pihak swasta tersebut.
Uang sejumlah Rp 800 juta tersebut diketahui berasal dari pihak tim pengacara hukum Summarecon yang diberikan langsung kepada Hercules. Ia menjelaskan bahwa dana itu awalnya dimaksudkan untuk membantu kegiatannya yang pada saat itu berencana pergi ke luar negeri. Selain keperluan pribadi tersebut, dana ini juga berkaitan erat dengan permohonan bantuan penyelesaian sengketa lahan. Permasalahan tanah yang dimaksud mencakup area seluas sekitar 65 hektare yang terletak di wilayah Kabupaten Bogor.
Pihak perusahaan meminta bantuan kepada Hercules agar bersedia memediasi persoalan sengketa tanah yang sedang terjadi di kawasan tersebut. Perusahaan swasta itu berharap dirinya dapat membantu mempertemukan pihak mereka dengan pihak-pihak lain yang bersengketa. Tujuannya adalah agar tercapai jalan keluar yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa tanah itu. Upaya mediasi tersebut diarahkan untuk mencapai perdamaian dalam penyelesaian masalah lahan seluas puluhan hektare tersebut.
Hercules diminta untuk membantu memediasikan kepada tim hukum GRIB maupun tim hukum ahli waris supaya bisa segera menemukan titik terang. Jalan keluar yang diharapkan dari proses mediasi itu adalah tercapainya kesepakatan perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Inti dari penerimaan dana tersebut, yang kemudian telah dikembalikannya, berkaitan langsung dengan upaya penyelesaian sengketa ini. KPK sendiri sebelumnya telah melakukan penyitaan terhadap uang Rp 800 juta tersebut untuk diusut lebih lanjut keterkaitannya dengan perkara korupsi yang sedang ditangani.
Sebelumnya, pada hari Rabu tanggal 21 Oktober, pihak lembaga antirasuah sempat mengungkap adanya informasi mengenai tujuan pemberian uang tersebut. Dana dari PT SMC itu diduga diberikan kepada Saudara HC berkaitan dengan kegiatan pengamanan maupun pengelolaan lahan di wilayah Kabupaten Bogor. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa lembaganya masih terus mendalami maksud di balik pemberian dana tersebut. Pendalaman dilakukan untuk memastikan ada tidaknya kaitan langsung antara uang itu dengan perkara dugaan suap yang tengah diselidiki.
Budi Prasetyo menjelaskan bahwa kemunculan dana tersebut dipicu oleh adanya sengketa yang terjadi di atas lahan milik perusahaan swasta itu. Sejumlah warga mengklaim memiliki sertifikat tanah dari sebagian lahan yang dikelola oleh pihak perusahaan. Warga yang merasa memiliki hak tersebut kemudian mengajukan penutupan blokir ke Kantor Pertanahan Bogor. Situasi sengketa inilah yang kemudian diduga menjadi pemicu terjadinya penyuapan kepada oknum di Kementerian ATR/BPN.
Tindakan suap tersebut diduga dilakukan agar blokir pada lahan itu bisa segera dibuka kembali oleh pihak berwenang. Melalui suap kepada oknum pejabat kementerian terkait, proses pengurusan hak guna bangunan milik perusahaan tersebut dapat terus berlanjut. Penyelidikan atas kasus ini terus dikembangkan oleh aparat penegak hukum untuk menguak seluruh pihak yang terlibat. Keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari Hercules yang telah diperiksa secara intensif, sangat dibutuhkan untuk melengkapi berkas perkara.
Langkah pemeriksaan dan penyitaan barang bukti uang tunai menjadi bagian dari komitmen penegakan hukum yang transparan oleh lembaga berwenang. Uang ratusan juta rupiah yang sempat diserahkan oleh pihak terkait kini berada di dalam penguasaan penyidik untuk pembuktian lebih lanjut. Masyarakat diimbau untuk tetap mengikuti perkembangan informasi resmi yang disampaikan oleh instansi penegak hukum. Berbagai fakta baru yang terungkap selama proses penyidikan akan terus dibuka kepada publik sesuai dengan prosedur yang berlaku.
#KPK #Hercules #Summarecon
