Berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Redaksi, kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga jenderal lainnya terhadap Presiden Prabowo Subianto akhirnya terungkap di hadapan publik. Pengungkapan mengejutkan tersebut disampaikan secara langsung oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam agenda rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen. Peristiwa pemaparan laporan penegakan hukum ini berlangsung di gedung DPR RI yang terletak kawasan Senayan, Jakarta.
Agenda rapat kerja resmi yang digelar pada hari Kamis tanggal 12 November 2026 tersebut menjadi momen penting bagi kepolisian untuk membeberkan duduk perkara secara transparan. Jenderal Suyudi memaparkan seluruh rangkaian peristiwa hukum secara rinci kepada para anggota dewan yang mengawasi bidang penegakan hukum di tanah air. Dalam pemaparannya, terungkap bahwa mantan petinggi kepolisian tersebut diduga menempati posisi sentral sebagai penerima akhir dari informasi yang disadap. Kasus ini sontak menarik perhatian luas karena menyangkut keamanan serta kerahasiaan komunikasi kepala negara.
Penyidik kepolisian sebelumnya telah mengambil langkah tegas dengan menetapkan empat orang tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa izin yang sah ini. Keempat orang yang status hukumnya telah dinaikkan menjadi tersangka meliputi Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Slamet Uliandi, serta Ahrie Sonta yang diketahui sudah dipecat dari institusi Polri. Masing-masing tersangka diduga memiliki peran yang berbeda-beda dalam rangkaian aksi penyadapan yang melanggar ketentuan hukum tersebut. Penyelidikan mendalam terus dilakukan guna merangkai seluruh fakta material terkait peristiwa pidana ini.
Berdasarkan hasil penyidikan yang dijelaskan dalam rapat, Jenderal Listyo Sigit Prabowo diidentifikasi sebagai pihak utama yang bertindak sebagai penerima hasil akhir atau end user dari kegiatan penyadapan tersebut. Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana penyadapan terhadap target tertentu. Listyo diduga memberikan perintah secara lisan maupun melalui aplikasi percakapan WhatsApp kepada Kepala Bagian Monitoring yang menjabat pada periode tersebut. Instruksi langsung dari pucuk pimpinan tertinggi kepolisian masa lalu itu menjadi motor penggerak rangkaian tindakan ilegal di lapangan.
Peran tersangka kedua dalam pusaran kasus ini adalah Irjen Slamet Uliandi yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 sampai dengan bulan Oktober 2026. Slamet diduga bertindak sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan resmi terhadap pelaksanaan penyadapan di lapangan. Selain itu, ia juga aktif meneruskan laporan hasil penyadapan dari kepala bagian monitoring berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Keterlibatan pejabat divisi teknologi informasi dan komunikasi ini memperlihatkan adanya pemanfaatan sarana internal institusi untuk melancarkan target penyadapan.
Tersangka ketiga yang diumumkan oleh penyidik adalah Irjen Eko Hadi Santoso yang bertugas sebagai pelaksana tugas kepala bagian monitoring pada tanggal 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025. Eko diduga menerima perintah pelaksanaan penyadapan terhadap target tertentu dari Slamet Uliandi yang bersumber dari instruksi Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Tanpa melalui prosedur standar seperti penerbitan surat permohonan penyidik yang sah, ia kemudian memberikan persetujuan melalui pesan WhatsApp. Tindakan tanpa prosedur baku ini semakin memperkuat dugaan pelanggaran wewenang yang terstruktur di dalam tubuh kepolisian saat itu.
Sementara itu, tersangka keempat yaitu Ahrie Sonta yang menjabat sebagai pelaksana tugas kepala bagian monitoring pada periode 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026 memiliki peran eksekusi yang krusial. Ahrie diduga menerima perintah langsung dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan meneruskannya kepada operator agar segera melakukan penyadapan tanpa didahului permohonan penyidik. Setelah data berhasil diperoleh, ia melaporkan hasil penyadapan tersebut langsung kepada Listyo serta memerintahkan seorang operator berinisial TK untuk melakukan kegiatan pengawasan lapangan atau surveillance. Rangkaian instruksi operasional ini dijalankan secara tertutup demi mengamankan target yang telah ditentukan sebelumnya.
Langkah pengamanan jejak kejahatan juga ditemukan dalam proses penyidikan setelah aksi penyadapan tersebut mulai terendus oleh penegak hukum yang berwenang. Ahrie Sonta dikabarkan turut memerintahkan bawahannya untuk melakukan penghapusan data hasil penyadapan baik berupa rekaman suara maupun catatan log digital. Tidak hanya itu, ia juga menginstruksikan pembubaran grup WhatsApp yang selama ini digunakan sebagai sarana komunikasi koordinasi dalam memberikan perintah penyadapan ilegal tersebut. Berbagai upaya penghilangan barang bukti digital ini kini menjadi fokus utama penyidik untuk membuktikan unsur kesengajaan dalam persidangan kelak.
Kepolisian menegaskan bahwa penanganan perkara ini akan terus berjalan secara profesional guna mengusut tuntas seluruh keterlibatan pihak-pihak yang namanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Komisi III DPR RI menyimak pemaparan tersebut dengan seksama guna memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan koridor perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Langkah transparan ini diharapkan mampu menjaga integritas institusi kepolisian serta memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang adil. Penyelidikan lanjutan masih terus dikembangkan oleh tim penyidik guna melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke proses peradilan.
#PenyadapanIlegal #MabesPolri #KomisiIIIDPR
