Rumah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo digeledah oleh penyidik Bareskrim Polri terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Peristiwa hukum ini menyita perhatian publik setelah diungkapkan secara resmi dalam rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Langkah hukum tersebut menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas perkara yang melibatkan petinggi kepolisian. Penyelidikan mendalam terus dilakukan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam jaringan penyadapan ini.
Hal tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, pada Kamis tanggal dua belas bulan sebelas hari ini. Rapat ini menjadi forum penting bagi kepolisian untuk memaparkan perkembangan penanganan perkara yang menarik perhatian luas masyarakat. Anggota dewan mendengarkan secara seksama setiap detail penjelasan yang disampaikan oleh pimpinan tertinggi korps bhayangkara tersebut. Keterbukaan informasi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai proses hukum yang sedang berjalan.
Suyudi menjelaskan penggeledahan dilakukan penyidik pada Kamis tanggal lima bulan sebelas lalu, setelah gelar perkara bersama Kejaksaan Agung. Koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan terus berjalan intensif guna memastikan kelengkapan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Tindakan paksa berupa penggeledahan ini didasarkan pada temuan awal yang diperoleh penyidik dari serangkaian penyelidikan sebelumnya. Berbagai petunjuk dikumpulkan untuk memperkuat pembuktian di muka hukum nantinya.
Pada tanggal lima November tahun dua ribu dua puluh enam, dilakukan ekspose atau gelar perkara bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selain itu, penyidik juga melaksanakan penggeledahan kediaman Jenderal LSP serta gelar penetapan tersangka berinisial SU. Proses hukum ini berjalan sesuai dengan prosedur formal yang berlaku dalam sistem peradilan pidana di tanah air. Seluruh tahapan penyidikan dilaksanakan secara profesional dan akuntabel oleh tim penyidik Bareskrim Polri.
Kapolri mengatakan sebelum melakukan penggeledahan, eks Kepala Staf Presiden itu telah lebih dahulu ditangkap dan ditahan di Rutan Mako Brimob. Penahanan ini dilakukan untuk memudahkan proses pemeriksaan serta mencegah tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Pada tanggal empat November tahun dua ribu dua puluh enam, dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Jenderal LSP. Langkah penegakan hukum ini menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.
Suyudi mengatakan dalam kasus ini penyidik juga telah menyita barang bukti berupa lima belas unit telepon genggam milik para pihak terkait. Selain telepon genggam, petugas turut mengamankan tujuh flashdisk, dua unit iPad, dan empat unit komputer jinjing atau laptop. Penyidik juga menyita satu modem hingga berbagai dokumen penting serta log data penyadapan yang digunakan dalam aksi tersebut. Seluruh barang bukti kini diamankan di markas kepolisian untuk dianalisis lebih lanjut oleh tim digital forensik.
Sebelumnya Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap presiden. Para tersangka merupakan eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta beberapa perwira tinggi lainnya. Mereka adalah Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Irjen Eko Hadi Santoso. Satu tersangka lainnya adalah eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi yang juga turut diseret dalam perkara ini.
Para tersangka dijerat Pasal dua ratus lima puluh delapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau Pasal tiga ratus tiga puluh dua. Selain itu, mereka juga dijerat dengan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berlaku. Selain Slamet, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri untuk menjalani proses hukum lanjutan. Penahanan ini merupakan bagian dari komitmen aparat dalam menegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
Menurut temuan awal polisi, selain Prabowo, terdapat korban penyadapan lain dari Listyo dan anak buahnya yang turut menjadi sasaran. Para korban tersebut meliputi para menteri, sejumlah tokoh politik, pengusaha terkemuka, awak media, hingga berbagai tokoh masyarakat lainnya. Luasnya cakupan korban menunjukkan betapa masifnya tindakan penyadapan ilegal yang dilakukan oleh para tersangka. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran tersendiri mengenai privasi dan keamanan komunikasi para pejabat tinggi negara.
Sementara itu, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengategorikan tindak pidana tersebut sebagai bentuk perbuatan makar terhadap negara. Pemerintah memandang serius kasus penyadapan yang menyasar simbol-simbol negara dan pejabat tinggi pemerintahan ini. Langkah-langkah pengamanan dan penegakan hukum akan terus dikoordinasikan secara lintas instansi untuk menjaga stabilitas nasional. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara ini kepada aparat berwenang.
#PenyadapanIlegal #BareskrimPolri #ListyoSigit
