Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin akhirnya angkat bicara merespons pemberitaan mengenai penyitaan uang senilai Rp 2 miliar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum. Menanggapi sorotan publik yang ramai memperbincangkan dirinya, pimpinan tertinggi perusahaan kereta api tersebut mengaku merasa sangat sedih atas situasi yang berkembang. Ia secara tegas menyatakan bahwa berbagai pemberitaan yang beredar luas di berbagai media massa tersebut adalah tidak benar. Pernyataan resmi ini disampaikan langsung kepada publik pada hari Jumat tanggal 6 November 2026 dalam keterangan tertulisnya.
Meskipun memberikan tanggapan atas isu penyitaan uang tersebut, sang direktur utama memilih untuk tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai detail perkara yang menyeret namanya. Di tengah situasi yang menyita perhatian publik ini, ia justru memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memohon doa serta dukungan penuh dari masyarakat luas. Dukungan dari para pelanggan setia serta seluruh elemen masyarakat dinilai sangat penting demi kelancaran operasional transportasi kereta api di tanah air. Seluruh jajaran manajemen berharap pelayanan transportasi massal ini senantiasa diberikan keselamatan serta keamanan yang terjaga dengan baik.
Lebih lanjut, ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyambut masa libur hari besar Natal dan Tahun Baru dengan optimisme yang tinggi. Perjalanan menggunakan moda transportasi kereta api diharapkan dapat berlangsung semakin baik dan memberikan kenyamanan optimal bagi para penumpang yang akan bepergian. Harapan tersebut disampaikan agar masyarakat tetap fokus pada upaya peningkatan kualitas layanan transportasi publik yang sedang dikerjakan oleh perusahaan. Konsentrasi manajemen saat ini tetap berorientasi pada penyediaan fasilitas perjalanan yang aman dan dapat diandalkan oleh seluruh lapisan masyarakat pengguna jasa.
Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan penjelasan rinci mengenai asal-usul uang tunai sejumlah Rp 2 miliar yang sebelumnya telah dikembalikan oleh pimpinan perusahaan pelat merah tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan keterangan kepada para wartawan di gedung lembaga antirasuah yang terletak di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam keterangannya pada hari Jumat tanggal 6 November tersebut, diungkapkan bahwa dana tunai tersebut diterima oleh yang bersangkutan dari salah satu tersangka. Pihak penyidik lembaga penegak hukum terus mendalami aliran dana yang berkaitan langsung dengan perkara tindak pidana korupsi pada proyek digitalisasi tersebut.
Proses penyerahan kembali dana tersebut dilakukan secara kooperatif oleh yang bersangkutan kepada penyidik setelah mengetahui bahwa pihak pemberi telah ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan keterangan juru bicara lembaga penegak hukum, sang direktur utama mulanya sama sekali tidak mengetahui bahwa dana yang diterimanya tersebut memiliki keterkaitan dengan suatu perkara korupsi. Begitu menyadari adanya dugaan kaitan hukum dengan kasus yang sedang disidik, ia langsung mengambil langkah kooperatif untuk menyerahkannya. Tindakan penyerahan sukarela itu kemudian ditindaklanjuti oleh para penyidik dengan menerbitkan berita acara penyitaan resmi sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Lembaga antirasuah juga memberikan pelurusan informasi terkait waktu pelaksanaan tindakan hukum penyitaan dana tunai senilai miliaran rupiah tersebut kepada khalayak ramai. Berdasarkan penjelasan resmi yang disampaikan, tindakan penyitaan barang bukti berupa uang tersebut sebenarnya telah dilakukan sejak bulan Agustus tahun 2025 yang lalu. Dengan demikian, pihak berwenang menegaskan bahwa proses penyitaan tersebut bukanlah peristiwa hukum yang baru saja terjadi dalam waktu dekat ini. Selain itu, perlu dicatat pula bahwa penerimaan dana tersebut terjadi jauh sebelum yang bersangkutan resmi menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI.
Berkaitan dengan pokok perkara utama yang sedang ditangani oleh lembaga penegak hukum, penyidik telah menetapkan total tiga orang tersangka dalam kasus ini. Para tersangka tersebut terdiri atas dua orang mantan petinggi yang pernah bekerja di salah satu badan usaha milik negara serta satu orang dari kalangan swasta. Ketiga orang tersangka yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut telah pula resmi ditahan oleh penyidik. Penahanan terhadap para tersangka ini telah dilakukan sejak awal bulan Agustus tahun 2026 yang lalu untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Penanganan kasus korupsi digitalisasi ini terus berjalan di bawah pengawasan ketat lembaga penegak hukum guna mengungkap tuntas seluruh pihak yang ikut bertanggung jawab. Proses hukum yang transparan diharapkan mampu menuntaskan perkara yang melibatkan para mantan petinggi badan usaha milik negara maupun pihak swasta tersebut. Sementara itu, manajemen perusahaan transportasi umum nasional tetap berkomitmen menjaga integritas serta fokus menjalankan tugas pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Seluruh perkembangan penyidikan perkara ini sepenuhnya diserahkan kepada proses penegakan hukum yang sedang berjalan di lembaga berwenang.
#KPK #PTKAI #Hukum
