JAKARTA — Kasus dugaan penyadapan ilegal yang mencatut nama Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat tinggi Polri terus bergulir di Bareskrim Polri. Salah satu tersangka, Irjen Ahrie Sonta Nasution, menyatakan siap bersikap kooperatif dan terbuka dalam menghadapi proses hukum yang berjalan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Krisna Murti pada Jumat, 6 November 2026. Melalui tim kuasa hukumnya, Ahrie siap mengikuti seluruh proses hukum yang ada demi membantu penyidik mengungkap perkara ini secara terang benderang. Pemeriksaan terhadap Ahrie dipastikan berjalan sesuai hukum acara pidana, didampingi penasihat hukum, serta tanpa adanya intimidasi.
Sebagaimana diketahui, Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan Irjen Ahrie Sonta sebagai tersangka dalam kasus penyadapan tanpa prosedur yang menyasar Presiden Prabowo Subianto. Pada 3 November 2026, penyidik mengumumkan 3 tersangka awal yaitu Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Menyusul kemudian pada 5 November 2026, Irjen Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka keempat atas perbuatan melawan hukum yang sama, menjadikan total ada 4 perwira tinggi kepolisian yang berstatus tersangka.
Kasus ini bermula dari penggunaan sistem Lawful Interception Management System atau LIMS tanpa prosedur yang benar. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan bahwa nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem LIMS tanpa melalui verifikasi yang sah. Nomor-nomor tersebut disadap tanpa adanya kaitan dengan penegakan hukum, baik dalam rangka penyelidikan maupun penyidikan. Praktik lancung ini diketahui berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026, dengan salah satu nomor target yang disadap merupakan milik Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, aksi penyadapan ini juga menyasar pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
Pada Oktober 2026, penyidik menemukan dugaan adanya perintah untuk menghapus berkas atau file penyadapan di dalam komputer sistem LIMS. Petugas yang mengetahui tindakan tersebut lantas membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026. Guna mengusut tuntas perkara ini, Bareskrim telah bergerak cepat melakukan penyelidikan dengan memeriksa 10 saksi dan 3 saksi ahli, serta menyita sejumlah barang bukti berupa 11 unit telepon seluler, 1 unit iPad, dan 4 flashdisk.
Kuasa hukum menegaskan bahwa kliennya siap membuka informasi secara transparan dalam kerangka proses penyidikan.
“Klien kami akan terbuka untuk membuat terang benderang kasus ini,”
ujar pihak kuasa hukum. Kendati demikian, keterangan yang diberikan Ahrie belum menjadi kesimpulan akhir terkait pihak pemberi perintah, penggunaan sistem, maupun kepentingan informasi tersebut.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta penyidik juga menggunakan Pasal 332 KUHP dan ketentuan dalam Undang-Undang ITE. Seluruh tersangka diancam dengan pidana penjara maksimal hingga 10 tahun. Saat ini, 3 tersangka awal yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso telah ditahan di Rutan Mabes Polri, sementara Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka pada 5 November 2026. Peran masing-masing tersangka masih belum dipublikasikan secara lengkap oleh penyidik mengingat penyidikan berada di tahap awal dan detail kasus belum dibuka sekaligus. Kasus ini sendiri mendapat sorotan tajam karena menyangkut keamanan komunikasi kepala negara serta penyalahgunaan sistem penyadapan di lingkungan institusi penegak hukum.
