Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi rencana pemanggilan terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid dalam waktu dekat. Pemanggilan tersebut berkaitan dengan kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan PT Summarecon Agung Tbk. Kasus ini juga mencakup dugaan penerimaan lainnya yang terjadi di lingkungan Kementerian ATR/BPN secara keseluruhan. Langkah hukum ini menjadi bagian penting dalam proses penyidikan yang sedang berjalan secara intensif.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa kewenangan pemanggilan tersebut sepenuhnya berada di tangan penyidik Direktorat Penyidikan. Dirinya mendapat informasi bahwa kepastian jadwal pemeriksaan akan segera diumumkan kepada publik dalam waktu dekat. Menurut Setyo, semakin cepat pemeriksaan terhadap Nusron dilaksanakan, maka proses penuntasan kasus ini akan menjadi semakin baik. Pernyataan tersebut disampaikannya langsung kepada para wartawan pada hari Selasa.
Lebih lanjut, Setyo menepis adanya unsur kendala tertentu dalam proses pemanggilan terhadap menteri tersebut. Jadwal pemeriksaan yang disusun juga harus menyesuaikan dengan berbagai kegiatan lain dari para penyidik. Satuan tugas di lembaga antirasuah ini tidak hanya menangani satu kasus saja melainkan banyak perkara. Mereka bahkan harus mendukung berbagai kegiatan upaya paksa lain yang sedang dilakukan oleh tim.
Pihak lembaga antirasuah berharap agar Nusron dapat memenuhi panggilan ketika surat dari penyidik sudah diterima. Kehadiran secara kooperatif tentu diharapkan agar petugas tidak perlu melakukan langkah penjemputan paksa. Setyo meyakini bahwa pejabat negara tersebut pasti akan mempertimbangkan agendanya dan memenuhi panggilan pemeriksaan. Sikap kooperatif dari para saksi selalu menjadi hal yang diutamakan dalam setiap penanganan perkara.
Sebelumnya, Menteri ATR/BPN tersebut tercatat sudah dua kali tidak memenuhi panggilan dari penyidik lembaga antirasuah. Pada pemanggilan pertama yang terjadwal hari Rabu tanggal 7 Oktober, ia berhalangan hadir karena agenda internal kementerian. Kemudian pada penjadwalan ulang hari Kamis tanggal 15 Oktober, ia kembali absen akibat melakukan perjalanan luar negeri. Terkini, Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia Boyamin Saiman menyebut yang bersangkutan sedang menyiapkan perjalanan dinas ke Jepang.
Dalam penanganan perkara ini, lembaga antirasuah telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap tersebut. Para tersangka yang ditetapkan meliputi unsur pejabat kementerian, pihak swasta, hingga politisi partai politik. Sejumlah nama yang berstatus tersangka antara lain Sontang Coin Manurung, Fahd El Fouz, dan Arif Sugiyanto. Selain itu terdapat pula Adrianto Pitojo Adhi, Lampri, Muhammad Fakhry, Erwin, serta Rizal Pahlevi.
Sebagian dari para tersangka yang telah ditetapkan tersebut di antaranya merupakan orang kepercayaan dari sang menteri. Seluruh tersangka yang telah diumumkan kini sudah menjalani penahanan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Penahanan ini dilakukan setelah serangkaian tindakan hukum termasuk operasi tangkap tangan di wilayah Jabodetabek. Peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September yang lalu.
Dalam operasi senyap di wilayah Jabodetabek tersebut, petugas mengamankan sembilan belas orang terperiksa. Selain mengamankan sejumlah orang, tim penyidik juga menemukan barang bukti berupa uang tunai yang sangat besar. Total barang bukti uang yang berhasil disita dalam operasi tangkap tangan itu mencapai angka Rp106,3 miliar. Penanganan perkara dugaan suap ini terus dikembangkan untuk membongkar seluruh pihak yang terlibat.
#KPK #NusronWahid #Korupsi
