Berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Redaksi, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Menteri ATR/BPN Nusron Wahid kooperatif untuk memenuhi panggilan dalam perkara kasus dugaan suap terkait pengurusan perpanjangan atau pemecahan Hak Guna Bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengingatkan agar Nusron memprioritaskan proses hukum yang sedang ditangani KPK. Sebab, menurut dia, keterangan Nusron menjadi kunci kelanjutan perkara tersebut.
Keterangan dari para tersangka, saksi, serta pihak terkait lainnya dinilai sangat penting untuk saling melengkapi dalam mengungkap duduk perkara secara komprehensif. Melalui pemeriksaan tersebut, lembaga antirasuah dapat memahami alur kronologi peristiwa secara utuh serta mengetahui bentuk bangunan konstruksinya. Selain itu, pendalaman itu juga bertujuan mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga mempunyai peran signifikan dalam kasus tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan Budi di gedung Merah Putih KPK pada Senin, 2 November 2026, sekaligus merespons kabar bahwa Nusron akan kembali melakukan lawatan ke luar negeri di tengah proses pemanggilan. Nusron tercatat hingga kini belum pernah hadir memenuhi panggilan penyidik dalam dua kesempatan pemeriksaan sebelumnya. Pada pemanggilan pertama yang dijadwalkan Rabu, 7 Oktober, ia tidak hadir karena beralasan memiliki agenda internal Kementerian ATR/BPN.
Ketidakhadiran berikutnya terjadi pada pemanggilan kedua dua pekan lalu, di mana Nusron kembali mangkir karena dikonfirmasi melakukan kunjungan kerja ke Malaysia. Kini, kabar lawatan terbaru ke luar negeri kembali mencuat dan disampaikan oleh Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia Boyamin Saiman. Menurut Boyamin, Nusron disebut-sebut akan pergi ke Jepang bersamaan dengan agenda pemanggilan KPK untuk kali ketiga.
Boyamin mengungkapkan bahwa rencana kepergian tersebut diketahui dari adanya pengajuan anggaran untuk dinas Nusron ke Jepang pada minggu sebelumnya. Kendati demikian, juru bicara KPK Budi Prasetyo belum dapat mengonfirmasi apakah penyidik telah melayangkan surat panggilan resmi yang baru kepada Nusron. Pihaknya berjanji akan segera menyampaikan informasi lebih lanjut kepada publik apabila panggilan resmi tersebut sudah diterbitkan.
Di sisi lain, Budi juga menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi mengenai rencana lawatan luar negeri Nusron kali ini. Dalam perkara dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN tersebut, penyidik KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka resmi. Kasus ini mencuat dan melibatkan berbagai pihak dari unsur pemerintahan daerah, kementerian, hingga kalangan korporasi swasta.
Para tersangka yang telah ditetapkan oleh KPK terdiri dari sejumlah pejabat tinggi serta pihak swasta yang diduga terlibat. Mereka meliputi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung serta politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq. Tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi.
Empat tersangka lain dalam perkara ini adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Muhammad Fakhry, Erwin, serta Rizal Pahlevi. Berdasarkan penyidikan lembaga antirasuah, empat nama dari daftar tersangka tersebut yakni Arif, Fahd, Erwin, dan Muhammad Fakhry disebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid.
#KPK #NusronWahid #Hukum
