Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil Direktur PT Bela Parahiyangan Investindo, Ryan Brasali, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Ryan dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan perkara suap pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Pemeriksaan tersebut dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. Langkah hukum ini menjadi bagian dari rangkaian pengusutan kasus korupsi yang sedang ditangani oleh lembaga antirasuah.
Berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Redaksi, juru bicara KPK Budi Prasetyo memberikan penjelasan kepada awak media terkait agenda pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Portih KPK atas nama RYN selaku Direktur PT Bela Parahiyangan Investindo. Meski demikian, pihak penyidik belum menyampaikan secara rinci materi apa saja yang akan didalami dalam pemeriksaan lanjutan hari ini. Pemanggilan terhadap Ryan Brasali ini tercatat merupakan yang kedua kalinya dijalani oleh yang bersangkutan.
Sebelumnya, penyidik KPK telah memeriksa Ryan Brasali dalam perkara yang sama pada Jumat, 23 Oktober. Pada saat pemeriksaan pertama tersebut, Ryan tidak datang sendirian melainkan bersama empat orang saksi lainnya dari perusahaan yang sama. Para saksi dari PT Bela Parahiyangan Investindo tersebut meliputi Manager Humas Yunan Mahastra Satria, Manager Legal Ari Awan Nuryatmi, Manager Accounting Evelin Lili, serta Direktur Utama Albertus Pratomo. Kehadiran para petinggi perusahaan swasta itu dimanfaatkan penyidik untuk mengumpulkan informasi mendalam mengenai proses pengurusan perizinan tanah.
Selain memanggil para saksi, lembaga antirasuah juga pernah mendatangi dan menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan yang terletak di Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan penggeledahan di kantor perusahaan swasta tersebut dilaksanakan pada Selasa, 29 September, berkaitan dengan dugaan suap hak guna bangunan. Dari hasil penggeledahan itu, tim penyidik berhasil menyita sejumlah barang bukti penting berupa dokumen perpanjangan hak guna bangunan ke Kementerian ATR/BPN. Barang bukti tersebut kemudian diamankan guna memperkuat alat bukti dalam berkas perkara penyidikan.
Tindakan penggeledahan dan penyitaan dokumen dilakukan karena penyidik menduga pihak swasta tersebut memberikan sejumlah uang suap. Pihak Bela Parahiyangan diduga memberikan aliran dana kepada oknum pejabat di Kementerian ATR/BPN demi melancarkan pengurusan hak guna bangunan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pola penyuapan yang melibatkan PT Bela Parahiyangan menyerupai kasus korupsi yang dilakukan oleh PT Summarecon Agung Tbk. Posisi dan modus operandi dalam pengurusan perizinan tersebut dinilai memiliki kemiripan yang signifikan dengan perkara korupsi pihak swasta lainnya.
Kasus korupsi yang tengah disidik oleh lembaga penegak hukum ini tidak hanya berfokus pada suap perizinan pertanahan semata. Penyidik juga mengembangkan penyidikan terhadap dugaan praktik jual-beli jabatan yang terjadi di internal lingkungan Kementerian ATR/BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo pernah menerangkan di gedung KPK Kuningan bahwa penerimaan uang oleh para oknum berkaitan erat dengan rotasi, promosi, maupun mutasi jabatan internal. Praktik lancung tersebut diduga turut melibatkan layanan pertanahan lainnya yang berada di bawah wewenang kementerian terkait.
Seiring dengan berjalannya proses hukum, penyidik telah menetapkan total delapan orang tersangka dalam rangkaian perkara korupsi ini. Daftar delapan tersangka tersebut terdiri dari berbagai latar belakang jabatan publik maupun dari pihak swasta yang terlibat aktif. Mereka adalah Lampri selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN serta Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I. Selain itu, terdapat pula nama Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama Summarecon serta beberapa pihak swasta dan pejabat lainnya.
Daftar lengkap para tersangka dalam perkara suap dan jual-beli jabatan ini juga mencakup Arif Sugiyanto serta Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq. Tiga nama lainnya yang turut dijerat sebagai tersangka meliputi pihak swasta Rizal Pahlevi, kemudian Erwin, serta Muhammad Fakhry. Penetapan para tersangka ini menunjukkan luasnya jaringan korupsi yang merambah sektor pertanahan dan birokrasi pemerintahan. Penanganan kasus ini terus dikembangkan oleh aparat penegak hukum guna membongkar seluruh pihak yang menikmati aliran dana haram tersebut.
#KPK #KasusSuapHGB #KementerianATRBPN
