Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melanjutkan rangkaian penyidikan kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan proyek pengadaan digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum di lingkungan PT Pertamina Persero. Perkara rasuah yang tengah didalami oleh lembaga antirasuah tersebut mencakup rentang waktu pelaksanaan dari tahun 2018 hingga 2023. Penyelidikan lanjutan ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai keterangan tambahan yang diperlukan guna melengkapi berkas perkara penyidikan. Langkah tegas tersebut menunjukkan komitmen lembaga penegak hukum dalam membongkar praktik kecurangan dalam proyek strategis badan usaha milik negara.
Berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Redaksi, proses pemeriksaan terhadap para saksi tersebut dilangsungkan secara langsung di Gedung Merah Putih KPK yang terletak di kawasan Jakarta. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memberikan keterangan resmi kepada para jurnalis mengenai identitas kedua saksi yang hadir di lokasi. Saksi pertama yang dimintai keterangan adalah seseorang berinisial AS yang bertindak sebagai mantan Head of Unit Outbound Purchasing PT Sigma Cipta Caraka atau Telkomsigma. Sementara itu, saksi kedua yang turut hadir untuk menjalani pemeriksaan berinisial RG yang tercatat sebagai pensiunan dari PT PINS Indonesia.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh pihak KPK hingga pukul 11.39 WIB, kedua saksi tersebut terpantau hadir di gedung lembaga antirasuah sejak pagi hari. Saksi berinisial AS tercatat tiba di lokasi pemeriksaan terlebih dahulu pada pukul 09.29 WIB untuk memenuhi panggilan penyidik. Menyusul beberapa waktu kemudian, saksi berinisial RG tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.56 WIB. Kehadiran tepat waktu ini membantu kelancaran proses permintaan keterangan yang dijadwalkan oleh tim penyidik pada hari Senin tersebut.
Pengusutan perkara dugaan korupsi ini sendiri mulai terungkap ke publik ketika pihak KPK secara resmi menyatakan telah memulai tahap penyidikan. Penyelidikan atas kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU di Pertamina untuk periode 2018 hingga 2023 tersebut dimulai sejak bulan September 2024. Guna mendalami pokok perkara secara menyeluruh, sejumlah saksi penting kemudian telah mulai dipanggil dan diperiksa secara berkala sejak tanggal 20 Januari 2025. Rangkaian pemeriksaan saksi ini menjadi bagian dari upaya penyidik untuk merangkai kronologi serta aliran dana dalam proyek tersebut.
Seiring dengan berjalannya proses hukum, pihak KPK sempat menyatakan telah menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara ini, meskipun identitas mereka sempat dirahasiakan. Memasuki tanggal 28 Agustus 2025, penyidikan kasus tersebut dikabarkan telah memasuki tahap akhir penanganan. Pada saat itu, lembaga antirasuah juga tengah berkoordinasi secara intensif dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Perhitungan resmi dari BPK RI sangat krusial guna memperkuat pembuktian unsur kerugian negara dalam persidangan mendatang.
Perkembangan lanjutan mengenai identitas para tersangka kemudian diungkapkan oleh pihak KPK pada tanggal 6 Oktober 2025 kepada publik. Salah satu dari tersangka dalam perkara digitalisasi SPBU tersebut ternyata juga berstatus sebagai tersangka dalam kasus terpisah. Kasus lain yang menjeratnya adalah dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture di PT Bank Rakyat Indonesia Persero atau Bank BRI periode 2020 hingga 2024, dengan inisial tersangka yaitu E.
Langkah penegakan hukum kemudian berlanjut pada tanggal 4 Agustus 2026 ketika KPK secara resmi melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka kasus tersebut. Para pihak yang ditahan masing-masing menjabat sebagai Direktur PT Pasifik Cipta Solusi berinisial E, serta petinggi PT Telkom Indonesia Persero. Petinggi Telkom yang ditahan mencakup Direktur Enterprise and Business Service tahun 2017 hingga 2019 berinisial DR. Selain itu, penahanan juga dikenakan kepada Senior General Manager Strategic Sourcing Operation Procurement PT Telkom Indonesia tahun 2012 hingga 2020 berinisial W.
Penahanan ketiga tersangka ini menandai babak baru dalam penyelesaian tuntas kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dalam proyek digitalisasi tersebut. Tim penyidik KPK terus bekerja secara maraton untuk merampungkan seluruh berkas dakwaan sebelum dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Masyarakat terus menantikan perkembangan sidang demi sidang guna memastikan tegaknya keadilan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Penuntasan perkara ini diharapkan dapat memberikan efek jera serta mencegah terulangnya praktik lancung pada pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun badan usaha milik negara.
#KPK #Pertamina #Hukum
