Persidangan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dengan terdakwa Roy Suryo menghadirkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai saksi. Agenda sidang yang menarik perhatian publik ini berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 5 November 2026. Suasana ruang sidang mendadak ramai ketika jaksa penuntut umum mulai memperlihatkan barang bukti berupa dokumen ijazah milik Jokowi. Kehadiran para pihak terkait di ruang persidangan memicu antusiasme tinggi dari para pengunjung yang memadati lokasi.
Momen penting terjadi ketika jaksa menunjukkan barang bukti ijazah tersebut langsung ke hadapan majelis hakim yang memimpin jalannya persidangan. Tidak lama kemudian, pihak jaksa, kubu penasihat hukum Roy Suryo, dan Jokowi sendiri maju bersama-sama mendekati meja majelis hakim. Langkah ini dilakukan guna memeriksa secara langsung bentuk fisik dari ijazah S1 UGM yang dihadirkan sebagai barang bukti sah dalam perkara tersebut. Pemeriksaan bersama ini disaksikan langsung oleh para peserta sidang yang mengikuti jalannya proses hukum.
Usai melihat dokumen tersebut, Jokowi secara khusus memohon kepada majelis hakim agar diizinkan menunjukkan ijazah miliknya kepada awak media. Permintaan tersebut disampaikan karena dirinya merasa sudah pernah berjanji untuk memperlihatkan dokumen pendidikan lengkap kepada publik. Dokumen yang dimaksud meliputi ijazah dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga jenjang sarjana. Keinginan itu disampaikan langsung di ruang sidang agar masyarakat luas dapat melihat bukti autentik tersebut secara terbuka.
Namun, permintaan agar dokumen diperlihatkan di tengah persidangan sempat mendapat penolakan awal dari pihak ketua majelis hakim. Ketua majelis hakim Christina Endarwati menyarankan agar penunjukkan dokumen tersebut dilakukan pada kesempatan lain di luar agenda persidangan. Walaupun demikian, Jokowi tetap bersikeras memohon izin kepada majelis hakim agar diizinkan memperlihatkan ijazah-ijazah miliknya saat itu juga. Alasan utamanya adalah karena ia telah berjanji kepada banyak pihak untuk menunjukkan seluruh ijazahnya secara transparan.
Keinginan saksi akhirnya terlaksana setelah majelis hakim memberikan ruang bagi Jokowi untuk menunjukkan dokumen pendidikan miliknya. Jokowi lantas mengangkat dan memperlihatkan satu per satu ijazah miliknya ke hadapan para awak media serta pengunjung sidang. Di tengah momen penunjukan dokumen tersebut, terdakwa Roy Suryo yang berdiri di samping Jokowi tampak tertawa. Situasi di dalam ruangan menjadi semakin dinamis dengan adanya berbagai reaksi dari orang-orang yang hadir mengikuti persidangan.
Suasana sidang semakin memanas ketika para pendukung Jokowi yang berada di dalam ruang sidang mulai bersorak memberikan dukungan. Menanggapi sorakan tersebut, Roy Suryo sempat berteriak di hadapan majelis hakim untuk memprotes situasi di ruang sidang. Roy meminta kepada majelis hakim agar pihak-pihak yang berteriak tersebut dikeluarkan dari ruang sidang. Ketegangan sempat mewarnai ruangan saat terdakwa melontarkan protes keras terhadap sorakan para pendukung di persidangan.
Perkara hukum yang menjerat Roy Suryo ini bermula dari dakwaan melakukan fitnah serta pencemaran nama baik terhadap Jokowi. Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa Roy Suryo telah menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai ijazah milik Jokowi. Berdasarkan surat dakwaan, perbuatan tersebut dinilai telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terkait penyebaran informasi palsu. Proses peradilan ini pun dilanjutkan untuk membuktikan kebenaran atas tuduhan yang disangkakan kepada terdakwa.
Akibat perbuatannya dalam perkara ini, Roy Suryo didakwa dengan pasal berlapis yang cukup berat oleh penuntut umum. Terdakwa dijerat melanggar Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan subsider juga dialamatkan kepada terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Seluruh aturan hukum tersebut turut disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku.
Selain undang-undang tersebut, jaksa juga mencantumkan pelanggaran Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE dalam surat dakwaan. Penerapan pasal-pasal ini tetap merujuk pada ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang relevan. Perjalanan persidangan kasus dugaan fitnah ijazah ini masih akan terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Seluruh fakta dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan akan diuji kebenarannya oleh majelis hakim.
#RoySuryo #Jokowi #SidangIjazah
