Penyidikan terkait kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh publik terus bergulir di Kepolisian Republik Indonesia. Sebanyak empat jenderal polisi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara hukum yang menyita perhatian publik luas ini. Pihak penyidik kini fokus mencari tahu pihak yang memberikan instruksi di balik tindakan melanggar hukum tersebut. Pendalaman secara intensif dilakukan untuk membongkar seluruh jaringan yang terlibat dalam skandal penyadapan itu.
Para tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini meliputi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi. Atas perbuatan mereka, para oknum perwira tinggi tersebut dijerat menggunakan pasal penyadapan serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Proses hukum terhadap para tersangka berjalan seiring dengan upaya pengembangan yang dilakukan oleh korps bhayangkara. Penanganan perkara ini menunjukkan keseriusan aparat dalam menindak pelanggaran serius di internal maupun eksternal.
Meskipun empat tersangka telah diumumkan, proses penyidikan dipastikan masih jauh dari kata selesai bagi jajaran kepolisian. Polri masih terus mengusut potensi keterlibatan pihak-pihak lain dalam skandal penyadapan terhadap kepala negara. Penelusuran menyeluruh ini mencakup pencarian terhadap sosok yang memerintahkan aksi penyadapan ilegal tersebut. Upaya investigasi lanjutan terus digenjot guna memastikan semua pelaku yang bertanggung jawab dapat diidentifikasi secara akurat.
Kepolisian bergerak cepat dengan membentuk tim khusus yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Asep Safrudin. Pembentukan tim khusus ini merupakan instruksi langsung dari Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mengusut tuntas perkara tersebut. Keputusan tersebut diambil sebagai respons proaktif atas berbagai isu dan perkembangan yang menjadi perhatian masyarakat luas. Langkah institusional ini menegaskan komitmen pimpinan kepolisian dalam menangani perkara secara transparan dan terukur.
“Semua akan kita telusuri,” ujar Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin saat dihubungi pada hari Sabtu tanggal 7 November 2026. Pernyataan tersebut mempertegas komitmen aparat penegak hukum dalam membongkar tuntas akar permasalahan penyadapan. Keterlibatan berbagai pihak terkait akan diperiksa secara mendalam tanpa terkecuali oleh tim khusus yang telah dibentuk. Langkah ini diharapkan mampu menjawab keraguan publik terhadap penegakan hukum di tubuh kepolisian.
Sebelumnya, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes Polri, Jakarta, pada hari Kamis tanggal 5 November 2026, memberikan penjelasan terkait langkah institusi. “Bapak Kapolri telah mencermati, mengikuti, dan mendengarkan berbagai isu dan perkembangannya terkait informasi yang menjadi perhatian publik,” kata Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya. “Sebagai bentuk respons proaktif dan keseriusan institusi, maka pimpinan Polri, dalam hal ini Kapolri, telah membentuk tim secara khusus dalam merespons informasi dan isu-isu tersebut,” ucap dia.
Dukungan penuh terhadap langkah Polri datang dari lembaga legislatif melalui pimpinan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan bahwa lembaganya mendesak kepolisian untuk segera mengungkap motif di balik penyadapan tersebut. “Komisi III mendukung penuh Polri untuk bergerak cepat mengusut tuntas kasus penyadapan ilegal ini, terutama membongkar apa motif sebenarnya,” kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam keterangannya pada Sabtu tanggal 7 November 2026.
Politisi tersebut menilai aksi penyadapan yang mencapai sekitar 6.000 objek, termasuk Presiden Prabowo Subianto, merupakan kejahatan serius berskala besar. Skala tindakan tersebut membuat pihak legislatif menduga adanya motif politik yang kuat di balik operasi ilegal itu. “Dari objek penyadapan yang mencapai 6.000 termasuk Presiden Prabowo dan kami pimpinan Komisi III, dapat dikatakan ini merupakan kejahatan serius skala besar. Karenanya, nyaris mustahil tidak ada motif politik skala besar dibalik aksi penyadapan ilegal tersebut,” ujarnya.
Sesuai dengan arahan pimpinan DPR, Komisi III berkomitmen untuk mengawal proses hukum ini hingga tuntas di pengadilan. Tidak boleh ada kompromi bagi pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam kejahatan penyadapan tersebut tanpa terkecuali. “Jangan ada kompromi atau toleransi! Semua yang terlibat harus diseret ke meja hijau, mulai pelaku lapangan, pemberi bantuan, pemberi perintah, sampai siapa pun yang mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini,” tutur Habiburokhman menutup keterangannya.
#PenyadapanIlegal #Polri #KomisiIIIDPR
