Tiga perwira tinggi kepolisian resmi berstatus sebagai tersangka atas dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo sejak tahun 2025 lalu. Peristiwa hukum ini melibatkan nama-nama jenderal yang sebelumnya memegang posisi penting di institusi Polri dan lingkaran kekuasaan. Kasus tersebut langsung menarik perhatian luas masyarakat Indonesia karena menyangkut keamanan pejabat tinggi negara. Proses hukum terhadap para tersangka kini tengah berjalan untuk mengusut tuntas perkara serius ini.
Perwira tinggi pertama yang menjadi tersangka adalah Listyo Sigit Prabowo yang lahir di Ambon pada 5 Mei 1969 silam. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991 dan merintis karier di kepolisian lewat berbagai penugasan kewilayahan. Berbagai posisi strategis pernah ia emban sebelum akhirnya dipercaya memimpin korps Bhayangkara sebagai kepala kepolisian. Rekam jejaknya di institusi penegak hukum tergolong panjang sebelum perkara ini mencuat ke publik.
Selama memimpin kepolisian, Sigit sempat menangani sejumlah perkara besar termasuk penangkapan buronan Djoko Tjandra saat menjabat sebagai kepala badan reserse kriminal. Dirinya kemudian digantikan oleh Jenderal Suyudi Ario Seto pada tanggal 1 Oktober 2026 dan sempat dilantik menjadi kepala staf kepresidenan. Perjalanan kariernya yang gemilang mendadak berada dalam sorotan tajam setelah penetapan status tersangka ini diumumkan. Publik mengikuti perkembangan dinamika internal kepolisian ini dengan penuh perhatian.
Tersangka berikutnya dalam perkara ini adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution yang lahir di Bandung pada tahun 1981 dan lulusan Akademi Kepolisian 2002. Ia memiliki rekam jejak penugasan di direktorat reserse narkoba dan pernah terlibat dalam pengungkapan kasus-kasus narkotika besar. Namanya semakin dikenal publik setelah mendampingi proses uji kelayakan calon kepala kepolisian di dewan perwakilan rakyat. Posisinya terus menanjak hingga dipercaya menjadi sekretaris pribadi pimpinan tinggi kepolisian saat itu.
Pada tahun 2024, Ahrie bertugas sebagai ajudan Presiden Prabowo dari unsur kepolisian sebelum pangkatnya naik menjadi brigadir jenderal pada Oktober 2025. Kariernya berlanjut dengan kenaikan pangkat menjadi inspektur jenderal serta penugasan baru sebagai kepala divisi hukum kepolisian pada Oktober 2026. Keberadaannya di lingkaran dekat kepala negara menambah kompleksitas dari perkara dugaan penyadapan ilegal yang sedang diselidiki. Setiap tahapan penanganan kasus ini terus dipantau oleh berbagai pihak yang mengikuti perkembangan hukum nasional.
Perwira tinggi ketiga yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Irjen Eko Hadi Santoso yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1999. Ia pernah menduduki posisi strategis sebagai direktur tindak pidana narkoba badan reserse kriminal pada tahun 2025. Sebelum tersangkut kasus ini, ia bertugas sebagai widyaiswara kepolisian utama tingkat pertama di lembaga pendidikan dan pelatihan. Pengalaman kerjanya di bidang pemberantasan kejahatan narkotika tergolong sangat luas di lingkungan kepolisian.
Selama berdinas di bidang pemberantasan narkotika, Eko terlibat dalam penanganan berbagai kasus yang menyeret personel internal kepolisian. Pada tahun 2026, ia bersama jajarannya juga mengungkap peredaran narkoba jenis sabu hingga menangani perkara pencucian uang jaringan tertentu. Peran masa lalunya dalam penegakan hukum kini berbanding terbalik dengan status hukum yang harus dihadapinya sekarang. Seluruh rangkaian penyidikan terhadap para tersangka ini membuktikan keseriusan aparat dalam mengusut pelanggaran hukum.
Penetapan tiga jenderal tersebut sebagai tersangka menempatkan perjalanan karier panjang mereka ke dalam sorotan publik yang intens. Meskipun memiliki rekam jejak penugasan yang sangat penting, dugaan penyadapan ilegal tetap harus dibuktikan secara transparan. Proses peradilan yang adil menjadi penentu utama untuk mengungkap kebenaran di balik sangkaan yang dialamatkan kepada para perwira tinggi itu. Langkah hukum selanjutnya diharapkan mampu memberikan kepastian serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
#PenyadapanPresiden #Polri #BeritaHukum
